DIKSI.CO, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait pertambangan ilegal di Benua Etam.
Alasannya, dampak lingkungan yang disebabkan aktivitas penambangan ilegal sudah tak bisa lagi ditolerir.
“Saya berharap, walaupun kewenangan bukan di kita, tapi komunikasi dengan Jakarta tetap jalan. Sehingga fungsi kita berjalan dengan baik. Walaupun persetujuan ada di pusat,” kata Baharuddin Demmu saat mengikuti rapat Paripurna DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Politisi dari partai PAN itu mencontohkan, dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah pemilihannya (Dapil), yaitu di Kutai Kartanegara.
Demmu menyebut, banyak dari lahan pertanian, perkebunan, hingga peternakan milik warga rusak parah. Bahkan banjir pun kerap kali melanda.
Seperti di daerah Muarangkayu misalnya, yang sebelumnya dikenal sebagai daerah lumbung padi, tapi sekarang warga mengeluhkan setiap kali hujan, kampung mereka tenggelam.
“Dampaknya memang luar biasa. Itu tahun 2021 yang paling parah, enam sampai tujuh kali tanam padi selalu gagal. Ini diduga akibat tambang ilegal. Termasuk peternak, mereka juga terdampak karena kandang ternak selalu terkena banjir,” keluhnya.
Menurut Demmu, sejak pemerintah pusat melonggarkan aturan terkait pertambangan dengan memberikan sedikit kewenangan kepada Pemda, aktivitas pertambangan ilegal di Kaltim mulai ikut berkurang, lantaran Pemda melakukan sedikit intervensi.
Tetapi, sambung Demmu, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk juga terus meningkatkan pengawasannya terhadap para pelaku penambangan.
“Di Kaltim mulai mereda, karena Jakarta mulai memberikan sedikit kewenangan pada daerah dan adanya intervensi, karena mungkin mereka baru sadar bahwa tambang ilegal banyak masalahnya, ketimbang manfaat bagi kita, sehingga bisa ditertibkan,” pungkasnya. (adv/kominfo)
