Sidak ke SMPN 8 Samarinda Seberang, Wali Kota Andi Harun Evaluasi Koperasi dan Sarana Sekolah

DIKSI.CO, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 8 Samarinda Seberang pada Rabu (16/7), bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Sidak ini dilakukan untuk meninjau langsung kebutuhan sekolah dalam memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana dalam rangka menyambut siswa baru.

Dalam kunjungan tersebut, Andi Harun mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu dibenahi, mulai dari kondisi ruang belajar, fasilitas penunjang, hingga pelayanan sekolah kepada siswa dan orang tua.

“Kita turun dalam rangka membenahi, karena masih ada suara-suara bahwa masih ada penjualan ini itu di sekolah. Kita akan benahi semua dan minggu depan baru kami bisa update perkembangannya,” ujar Andi Harun saat diwawancara awak media.

Selain itu, Andi Harun juga memberikan arahan kepada Dinas Pendidikan untuk segera menyusun aturan teknis terkait pengelolaan koperasi sekolah.

Langkah ini dilakukan agar operasional koperasi lebih transparan dan tidak merugikan orang tua siswa.

Andi Harun menekankan bahwa koperasi sekolah tetap diperbolehkan memperoleh keuntungan, namun dalam batas yang wajar.

“Koperasi memang boleh ambil untung, tapi tidak boleh berlebihan. Misalnya logo sekolah dan logo kelas memang wajib di baju siswa, tapi harganya harus seragam dan wajar,” tegasnya.

Andi Harun juga menyampaikan, koperasi juga tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan dalam pengadaan perlengkapan sekolah, agar siswa dan orang tua memiliki alternatif yang lebih adil dan terjangkau.

“Tadi saya sudah tugaskan Disdik (Dinas Pendidikan) untuk melakukan identifikasi secara internal, lalu nanti Pak Kadis merekomendasikan atau memberi pertimbangan, saran kepada wali kota cara penyelesaian terbaik yang kira-kira tidak membebani orang tua siswa, tapi kita juga tidak salahkan sekolahnya,” jelasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Samarinda dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperkuat sistem tata kelola sekolah yang lebih akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.

“Kita harus berimbang, dari informasi dari masyarakat kita harus kelolah secara bijak, nggak boleh gegabah, karena kita punya tanggung jawab semua untuk memastikan dunia pendidikan kita berjalan dengan lancar, sebagaimana harapan kita semua,” pungkasnya. (*)