DIKSI.CO, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyatakan Sekretariat DPRD Kaltim saat ini perlu ditopang anggaran yang memadai guna optimalisasi jalannya tugas kedewanan.
Ia membeberkan, bahwa persoalannya di tahun 2021 silam DPRD Kaltim pernah mengajukan anggaran Sekretariat sekitar Rp 320 miliar. Namun pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hanya angka Rp 170 miliar yang disetujui. Meski sudah disepakati, realisasi anggaran tersebut masih tak kunjung mendapatkan persetujuan dari Pemprov Kaltim.
“RKPD mematok Rp 170 miliar. Saat itu kita sepakat, dengan catatan ada anggaran yang mendahului dan akhirnya ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi sebelumnya,” jelas Seno Aji, Senin, (13/6/2022).
“Setelah sekian lama kami ajukan surat untuk penambahan dana operasional Kesekretariatan, Alhamdulillah ada balasan gubernur, tapi ditolak penambahan kita,” sambungnya.
Penolakan tersebut dijelaskan Seno karena masuk dalam proses pengajuan pada APBD Perubahan. Tetapi kata dia, walaupun surat pengajuan anggaran sudah ditandatangani oleh Kepala OPD, namun dimentahkan oleh BPKAD.
“Ini cukup aneh bin ajaib, karena sudah ditandatangani oleh Ketua OPD, tapi dimentahkan BPKAD,” ujarnya.
Politisi dari partai Gerindra ini pun menyebut, anggaran tersebut sangat penting bagi penganggaran penunjang kegiatan kedewanan. Sehingga, ia mengingatkan jangan sampai kegiatan dewan terganggu karena tidak didukung dengan anggaran sesuai.
“Kalau dikatakan darurat dan mendesak, saya pikir ini mendesak. Karena tugas kedewanan wajib dilakukan dan kalau tidak ada pendanaan, maka akan berhenti tugasnya,” pungkasnya. (adv/kominfo)
