DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim merespon terkait usulan Komisi III DPRD Kaltim, terkait evaluasi kinerja Plt Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltim.

Sebelumnya Komisi III DPRD Kaltim geram kepada Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setprov Kaltim.

Pasalnya, Buyung Dodi Gunawan, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltim, tiga kali tidak menghadiri undangan RDP dari Komisi III DPRD Kaltim.

"Sangat mengecewakan, sudah tiga kali Komisi III DPRD Kaltim mengundang Plt Karo Barjas, tidak hadir satu kali pun," Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Selasa (20/9/2022).

Komisi III menyoal terkait lambannya proses lelang program pembangunan di Biro Pengadaan Barjas.

Dari data DPRD Kaltim, per September ini proses lelang di Barjas baru terealisasi Rp117 miliar, dari total anggaran Rp1,7 triliun yang dikelola biro.

"Kami ingin koordinasi terkait proses lelang yang lambat. Bayangkan hingga saat ini baru Rp117 miliar, yang telah terserap dari Rp1,7 triliun anggaran yang dikelola Biro Barjas. Ini sudah bulan September," paparnya.

Komisi III DPRD Kaltim, mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, melakukan evaluasi terhadap kinerja Plt Kepala Biro Barjas.

Merespon usulan dewan, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, menyampaikan telah meminta Pj Sekprov Kaltim untuk melakukan evaluasi kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltim.

"Saya sedang di perjalanan, saya perintahkan Pj Sekprov Kaltim untuk segera evaluasi Biro PBJ Setprov Kaltim," kata Hadi singkat.

Redaksi Diksi.co juga menghubungi Buyung Dodi Gunawan, Plt Karo PBJ Setprov Kaltim, mengakui ketidakhadirannya memenuhi undangan DPRD Kaltim.

"Saya memohon maaf jika memang tidak hadir dalam dua kali rapat sebelumnya, ada agenda yang sudah terjadwal dan tidak bisa ditunda. Terkadang undangan dari kawan-kawan di DPRD berbarengan dengan agenda. Kalau mengundang sebagai TAPD mungkin kalau misalnya, tembusannya ke kami itu kalau ada penugasan lain tidak bisa dibentrokkan," ungkap Buyung.

Terkait realisasi lelang proyek di Biro PBJ, Buyung mengungkap per 12 September 2022 dalam data SiRUP, mengumumkan RUP tercatat ada total jumlah 481 paket senilai Rp1,6 triliun.

Paket proses pengajuan tender ada 1 paket senilai Rp1,2 miliar. 

Paket dalam persiapan tender 14 paket senilai Rp14,94 miliar, lalu paket proses tender 15 paket senilai Rp22 miliar.

Paket selesai tender 363 paket sebesar Rp 1,1 triliun dan paket belum tender 103 paket sebesar Rp454 miliar.

"Yang selesai tender Rp1,1 triliun, yang sedang proses tender Rp454 miliar. Tapi ini terkait proyek yang batal seperti RSUD AWS kemarin batal tender," jelasnya.

"Tetapi dari keseluruhan yang selesai tender, jadi 75 persen sudah dikerjakan. Ini masih ada tender barang cuman menunggu pengesahan APBD baru kontraknya bisa ditandatangani," lanjutnya.

Terkait rincian tersebut, Buyung juga akan membuka data ke pihak Komisi III DPRD Kaltim.

"Nanti saya sampaikan datanya, ada 103 paket yang belum ditender nanti saya sampaikan dan perlu kami rinci. Karena ini data terbuka untuk dilihat oleh masyarakat," tegasnya. (tim redaksi Diksi)