DIKSI.CO, SAMARINDA - Memasuki penghujung tahun 2020 Forum Himpunan Pokja 30 merilis catatan terkait arus anggaran APBD Kalimantan Timur.

Sebagai provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kaltim memeliki peta wilayah yang terbagi menjadi tujuan kabupaten/kota yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, Berau, Mahakam Ulu serta tiga kota, Bontang, Balikpapan dan Samarinda. Dengan luas wilayah daratan 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² yang terdiri dari 103 Kecamatan, 1038 desa/kelurahan. 

Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah utara, laut Sulawesi dan Selat Makassar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Malaysia di sebelah barat.

Sementara itu, dalam penggunaan APBD di setiap daerah terdapat empat jenis anggaran belanja. Pertama, Belanja Koordinasi yang didalamnya ada perjalanan dinas, biaya rapat, biaya komunikasi dan belanja yang bersifat akomodatif. 

Kedua, Belanja Birokrasi yang didalamnya ada biaya pemeliharaan perkantoran, biaya keperluat ATK, biaya pengadaan seragam dan peralatan kantor, belanja penyusunan dokumen dan evaluasi serta biaya untuk mendukung keperluan dan kepentingan aparatur.

Ketiga, Belanja Peningkatan Kapasitas yang didalamnya ada Belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur ASN, Belanja Sosialisasi dan Belanja unutuik peningkatan kapasitas masyarakat. Yang ke empat yaitu Belanja Sektoral yaitu Belanja yang berdampak penguatan manfaat dan peningkatan pada isu-isu sektoral: misalnya sektor kehutanan dan masyarakat adat.

Dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) menjelaskan, Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang ekonomi utama di wilayah Indonesia bagian Timur. 

Proyeksi anggaran Kaltim sepanjang kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan. Tercatat APBD Murni Kaltim 2020, pendapatan mencapai Rp 11,8 Triliun lebih.