DIKSI.CO, SAMARINDA - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim, tengah menyorot kurang maksimalnya realisasi dana desa dari pemerintah pusat ke desa-desa di seluruh Bumi Mulawarman.

Midden Sihombing, Kepala Kanwil DJPb Kaltim menyebut serapan dana desa tergolong kurang maksimal. 

Dari anggaran Rp 899,89 miliar yang dialokasikan, capaian realisasi sebesar Rp 723,84 miliar, atau 80,44 persen.

"Capaian dana desa belum mengembirakan di Kaltim. Kenapa belum cair dana desa itu. Desember terakhir, di tahap ketiga tuntas di November ini, sehingga desember sudah tidak ada pencairan," kata Midden, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kaltim melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), melakukan upaya supervisi membantu pemdes mempercepat realisasi anggaran.

"Supervisi ada dilakukan Pemprov Kaltim, melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Selalu seperti itu," kata Muhammad Sa'duddin, Kepala BPKAD Kaltim, Selasa (27/10/2020)

Sa'duddin menjelaskan lambatnya penyerapan dana desa oleh pemdes, salah satunya lantaran diberlakukannya aturan baru, transfer langsung dari pusat ke rekening desa.

"Ditransfer langsung sejak tahun 2020 ini. Langsung dari rekening pemerintah pusat ke rekening pemerintah desa," jelasnya.

"Kalau dulu kan lewat kabupaten kota, baru ke desa, dengan harapan transfer bisa lebih cepat kan," sambungnya.

Dirinya menyebut perubahan aturan baru ini tentunya diiringi dengan aturan-aturan baru, sehingga butuh penyesuaian-penyesuaian.

"Karena mungkin baru pertama kali, sehingga ada hambatan-hambatan sedikit.Tapi namanya aturan baru kan pasti ada penyesuaian-penyesuaian," pungkasnya. (advertorial)