Rakerwil KKSS Kaltim, Isu IKN Akan Dibahas Bersama Para Tokoh Penting

DIKSI.CO, SAMARINDA – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalimantan Timur (Kaltim) akan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Ballroom Hotel Senyiur Samarinda pada Sabtu, 21 Mei 2022 besok.

Kegiatan ini sekaligus dirangkai dalam acara halal bihalal seluruh anggota BPW KKSS Kaltim. .

Ketua harian  BPW KKSS Kaltim, Ridwan Tasa mengatakan, Rakerwil dihelat untuk menentukan peran KKSS Kaltim dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

"Bagaimana kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Kaltim ini memberikan kontribusi pada pemindahan IKN Nusantara," ucap Ridwan saat memimpin jumpa pers, Jumat (20/5/2022).

Selain itu, Ridwan menyebut KKSS Kaltim ingin berkontribusi secara positif memberikan dukungan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar daerah Kaltim kian maju dan mampu memberi kesejahteraan terhadap rakyatnya.

Pun ditegaskan Ridwan penyusunan program-program hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh KKKS Kaltim juga akan dilakukan demi menyambut IKN Nusantara, melalui Rakerwil yang dilaksanakan satu periode sekali ini.

Sebab itu, dalam kegiatan Rakerwil nanti pengurus KKSS Kaltim di bawah kepemimpinan Alimuddin juga akan mengundang para tokoh penting KKSS.

"Kita tidak boleh jadi penonton dalam menyambut IKN. Rakerwil besok kita juga akan mengundang 10 tokoh penting KKSS Kaltim dari kabuten/kota yang ada, sebagai pribadi-pribadi yang mampu merumuskan program-program serta mempererat silaturahmi kami," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button