DIKSI.CO, SAMARINDA - Pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, untuk tahap awal akan ditarget sampai 2024 mendatang.
Saat ini, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 25 persen dari target pembangunan.
Sementara, anggaran yang direalisasikan untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota telah digunakan Rp30 triliun.
Meski pembangunan terus berprogres, pemerintah pusat berkomitmen untuk melibatkan para pengusaha termasuk pengusaha lokal, turut berkontribusi dalam pembangunan IKN.
Hal tersebut, seperti yang disampaikan Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hendrar bersama Ketua Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga dan beberapa pengusaha mengunjungi kawasan IKN yang terletak di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara untuk melihat secara langsung, sejauh mana proses pembangunan IKN saat ini.
"Sebelumnya banyak kawan-kawan pengusaha yang datang ke kantor LKPP dan menanyakan jika perusahaan mereka mendapat proyek untuk pembangunan IKN, namun ragu untuk menerima dan mengerjakan proyek karena takut tidak dibayar," jelasnya.
“Jadi temen pengusaha jangan ragu dan khawatir, kalau ada kesempatan berkontribusi dalam pembangunan. Sampai kapanpun dan siapapun presidennya, IKN harus jadi dan pemerintah akan komit untuk menyelsaikan,” lanjutnya..
Jika IKN terwujud, lanjutnya, tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan, tetapi akan menjadi kebanggaan bangsa di mata dunia.
Hendrar menguraikan, kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan kurang lebih Rp 466 triliun, dengan perincian komponen proyek APBN sebesar Rp 90,3 triliun, lewat model kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 252 triliun. Sedangkan melalui komponen proyek swasta murni, BUMN/BUMD sebesar Rp 123,2 triliun.
"Jadi menuju ke arah Rp 400 triliun masih terbuka kesempatan temen-temen Swasta untuk ikut berkontribusi" ujar Hendrar.
LKPP bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang/jasa, dan Presiden Jokowi memerintahkan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa di IKN untuk dipermudah guna percepatan anggaran dan efektif.
"Termasuk di dalamnya juga peningkatan komponen dalam negeri dan pelibatan UKM seperti yang disampaikan Gubernur Isran," tegasnya. (tim redaksi Diksi)
