DIKSI.CO, SAMARINDA - Selesainya hari pencoblosan memilih pemimpin Samarinda yang baru tak serta merta menggugurkan tugas pengamanan. Sebab tahap rekapitulasi alias perhitungan suara dari tiga pasangan calon di 10 kecamatan se-Kota Tepian masih terus berlanjut.
Mengutip dari halaman web resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (10/12/2020) pukul 13.28 Wita, tercatat pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 Andi Harun - Rusmadi Wongso mengungguli pesaingnya dengan meraih 36,4 persen suara. Jumlah ini didapatkan dari 60,40 persen suara yang telah terhitung secara sah dan angka terus masih terus bergerak.
Persaingan ketat antara pasangan calon tentu terjadi. Sebab masing-masingnya hanya selisih tiga persen tak menutup kemungkinan bisa menimbulkan gesekan yang berpotensi mengganggu kondusifitas Kota Tepian.
"Ya kami sudah melakukan deteksi sedini mungkin terkait dengan potensi-potensi kerawanan yang dari awal sudah kami antisipasi," tegas Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Budiman melalui Kabag Ops, Kompol Andi Suryadi, Kamis (10/12/2020) siang tadi.
Sementara itu, informasi yang diterima media ini, pada Rabu (9/12/2020) malam tadi di tingkat PPK Kecamatan Samarinda Ilir ada sekelompok orang yang mengaku dari organisasi masyarakat sempat menimbulkan ketegangan meski tak berbuntut panjang. Saat itu, sekelompok orang ini menanyakan jadwal pleno kapan akan dimulai.
Disinggung mengenai perihal tersebut yang bisa berpotensi meningkatkan gangguan kondusifitas, Andi menjawab kalau masyarakat jangan terlalu cepat menerima informasi tanpa memilah terlebih dulu.
"Info yang beredar diluar banyak versi ya, tapi kami sudah menempatkan personil di tingkat PPK. Kami mengharapkan masyarakat melaksanakan kegiatan pilkada ini dengan aman dan tertib," imbau Andi.
Kondusifitas, lanjut Andi, tak akan bisa diraih oleh para aparat penegak hukum tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Maka dari itu, Andi mengimbau agar keamanan dan ketertiban saat proses perhitungan suara saat ini bisa menjadi kepedulian bersama.
"Kami imbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kota Samarinda selalu kondusif dan keamanan serta ketertibannya selalu terjaga," tegasnya.
Selain menerapkan pola pengamanan deteksi dini, Korps Bhayangkara juga dikatakan Andi telah menggandeng sejumlah tokoh masyarakat maupun tokoh keagamaan di 10 kecamatan se-Kota Tepian.
Akan tetapi, apabila ditempat perhitungan suara terdapat potensi gangguan keamanan, Andi menjelaskan kalau jajaran Yudikatif seperti, TNI-Polri, Satpol PP maupun Linmas hanya bersifat membantu. Sedangkan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Samarinda lah yang harus berani bertindak tegas jika terdapat potensi gangguan.
"Petugas (KPU Samarinda) di tingkat kelurhan yang harus tegas. Kami TNI/Polri beserta unsur pengamanan lain hanya membantu, tetapi ketegasan pada saat pleno adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh petugas pelaksana pemilu ini," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
