PHK Nasional Tembus 42 Ribu per Juni 2025, Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi

DIKSI.CO – Seiring ketidakpastian ekonomi global, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga Juni 2025, angka PHK nasional telah mencapai 42.385 pekerja.

Jumlah tersebut naik sekitar 32,19 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni 32.064 pekerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyebut lonjakan PHK ini tidak lepas dari dampak gejolak ekonomi dunia, termasuk perang tarif dagang dan ketegangan geopolitik yang kian memanas.

“Memang kondisi global hari ini sedang tidak baik-baik saja,” ujar Immanuel dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (28/7).

Menurutnya, salah satu pemicu utama meningkatnya PHK adalah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap berbagai negara mitra dagangnya.

Hal ini berdampak langsung terhadap sektor manufaktur dan padat karya di Indonesia.

“Yang jelas manufaktur dan sektor padat karya sangat terdampak sehingga banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK. Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak perang tarif ini,” tegasnya.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Noel itu menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.

Berbagai langkah mitigasi tengah disiapkan untuk menekan laju pengangguran dan mendorong serapan tenaga kerja di berbagai daerah.

“Angka PHK memang meningkat, tapi kawasan-kawasan industri juga berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja, seperti di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut Noel, juga sedang mengevaluasi sejumlah regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan dunia usaha, khususnya di sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Kami sedang menyiapkan intervensi lewat revisi regulasi yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kalau perlu, aturan-aturan yang tidak relevan akan dihapus,” imbuhnya.

Immanuel menilai, di tengah kompleksitas tantangan global, kebijakan yang adaptif dan terukur menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus menjalin koordinasi lintas sektor guna memastikan strategi yang diambil mampu memberikan perlindungan nyata bagi pekerja Indonesia. (*)