Perkuat Perlindungan Anak di Sekolah, DPRD Kaltim Desak Penanganan Terpadu Atasi Kasus Kekerasan

DIKSI.CO – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Berbagai laporan perundungan hingga dugaan pelecehan di sejumlah sekolah memicu keprihatinan mendalam sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bertindak lebih tegas.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menegaskan bahwa persoalan kekerasan di sekolah tidak bisa menganggapnya sepele.

Ia menilai dampak kasus kekerasan bersifat jangka panjang dan mampu merusak masa depan generasi Kaltim.

“Kekerasan itu meninggalkan luka yang tidak sederhana. Trauma, tekanan mental, gangguan berinteraksi, sampai menurunnya semangat belajar dapat terjadi,” ujar Agus.

Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan diri—bukan tempat yang justru menimbulkan ketakutan.

Karena itu, ia mendorong penegakan disiplin dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat di seluruh satuan pendidikan.

Ancaman terhadap Generasi Emas 2035–2045

Agus menilai maraknya kasus kekerasan dapat mengancam persiapan Kaltim menyongsong bonus demografi.

Anak-anak yang mengalami kekerasan berpotensi kehilangan motivasi, mengalami hambatan psikologis, bahkan gagal mencapai potensi terbaik mereka.

“Jika ini dibiarkan, kualitas generasi muda yang tengah kita siapkan menghadapi bonus demografi 2035–2045 jelas terancam,” tegasnya.

Oleh karena itu, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah untuk menyusun langkah strategis yang lebih komprehensif, bukan hanya bersifat reaktif setelah kasus terjadi.

DPRD Kaltim Minta Penanganan Terpadu dan Alur Pelaporan yang Jelas

Dalam upaya pencegahan, Agus menilai perlunya sinergi antara banyak pihak.

Ia menegaskan bahwa perlindungan anak tidak boleh hanya dibebankan pada sekolah.

“Semua pemangku kepentingan harus terlibat. Perketat pengawasan dan perlindungan,” pungkasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya kebingungan mengenai mekanisme pelaporan kasus.

Tidak jarang, sekolah, orangtua, maupun aparat justru saling menunggu atau melempar tanggung jawab sehingga penanganan menjadi lambat.

DPRD Kaltim mendesak pemerintah daerah untuk membuat alur pelaporan yang jelas, mudah, dan cepat, sehingga setiap kasus dapat teratasi segera.

Komitmen DPRD Kaltim: Sekolah Harus Jadi Ruang Aman

Sebagai lembaga legislatif yang mengawasi kebijakan pendidikan, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembenahan sistem perlindungan anak.

Agus menutup pernyataannya dengan penegasan pentingnya lingkungan belajar yang bebas kekerasan.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan dalam bentuk apa pun di sekolah,” pungkasnya.

Melalui langkah bersama, DPRD Kaltim berharap setiap anak di Kaltim dapat belajar dengan aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kekerasan. (Adv)