Er Riyadi

Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer, di seluruh perangkat kerja pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut menjadi kesepakatan antara Komisi II DPR RI, bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Rahmatan, Manajer  Unit Pelaksana Proyek Ketanagalistrikan (UP2K) Kaltim menjelaskan, sesuai data ESDM hanya ada 9 desa, namun masih ada desa belum teraliri listrik PLN yang tidak terdaftar di data base PLN. Salah satunya di Kukar, masih ada beberapa desa yang berlistrik dengan swadaya.

Nantinya dari bantuan Pemprov Kaltim ini, tiap kabupaten/kota akan mendapat satu alat rekam, satu alat cetak dan satu mobil operasional. Sabani meminta, tiap disdukcapil kabupaten/kota tidak menunggu tersedianya blanko KTP elektronik untuk melakukan perekaman. 

Hadi melanjutkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap kinerja perusda, sebelum perombakan total yang akan dilakukan pada 2020 dan 2021. Lelang jabatan direksi perusda akan dilakukan pada November 2020, sementara pergantian komisaris perusda dilakukan 2021.

Padahal sebelumnya, Rahmatan, Manajer  Unit Pelaksana Proyek Ketanagalistrikan (UP2K) Kaltim menjelaskan, sesuai data rekonsilasiasi antara PLN dan ESDM, hanya ada 9 desa, namun masih ada desa belum teraliri listrik PLN yang tidak terdaftar di data base PLN.