Achmad Tirta Wahyuda

DPRD Provinsi Kaltim belum lama menggelar rapat kerja (Raker) di Surabaya dengan agenda menyusun program kerja DPRD Kaltim dalam rangka penguatan fungsi peran DPRD Kaltim sebagai lembaga pengawasan dengan tiga fungsi yaitu budgeting, legislasi, dan kontrol. 

Dalam kunjungannya, beberapa orang yang tergabung dalam dalam organisasi FAM berharap agar Komisi II DPRD Kaltim segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menuntaskan persoalan Perusda di Kaltim. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang seusai rapat internal bersama seluruh anggota Komisi II, pada Selasa (28/1/2020) di ruang rapat Komisi II lantai 3, gedung D DPRD Kaltim.

Dalam beberapa kali pertemuan bersama pihak terkait dalam hal ini Pemprov Kaltim dan Direksi perusahaan serta jajarannya, tercetus wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dari anggota Komisi II DPRD Kaltim sebagai jalan keluar untuk mengawal persoalan Perusda yang belum terselesaikan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono yang turut hadir mewakili Ketua Komisi II, pada pertemuan tersebut ia menjelaskan bahwa DPD RI terutama Komite IV ke Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi dan tugas butuh mendapat masukan, saran dan aspirasi daerah serta sebagai bahan pengayaan bagi Komite IV DPD RI yang tengah menyusun RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah.