Achmad Tirta Wahyuda

Menurut data, anggota Fraksi PDIP ini memaparkan, penyertaan modal pemerintah di dalam PT. KKT melalui MBS berupa aset lahan seluas 72,5 hektare, dan tidak semua dari lahan tersebut dapat digunakan menjadi lahan lahan (HGU).

Selain persiapan pemerintah pusat, DPRD Kaltim juga meminta agar pemerintah daerah turut menyiapkan keseriusan membangun kawasan penyangga ibu kota, diantaranya Kutai Kartanegara, khususnya di kawasan pesisir.

Usai RDP, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono berpendapat, Gubernur harus segera mengevaluasi seluruh Perusda yang ada, termasuk anak-anak perusahaan.

Agenda hearing bersama Komisi III DPRD Kaltim diakui Kadis PUPR Kaltim, Muhammad Taufik Fauzi membahas program kerja 6 bidang yang ada di pemerintahan.

Insiden tertabraknya tiang penyangga jembatan Mahakam beberapa waktu lalu menjadi catatan serius pemerintah dalam menindak tegas pelaku penabrak.