DIKSI.CO, SAMARINDA - Pada awal 2023 ini, pemerintah masih melakukan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Per tanggal 1 Januari 2023 kemarin, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah akan menggunakan NPWP dengan format baru yang terdiri dari 16 digit.

Pengintegrasian NIK menjadi NPWP bertujuan agar mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam mengurus administrasi perpajakan dengan menggunakan identitas tunggal.

Dengan begitu, WP tidak perlu lagi menghapal 15 digit NPWP dan hanya perlu mengingat 16 digit NIK.

Di Kaltim, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) terus menyosialisasikan wacana integrasi NIK dan NPWP kepada masyarakat.

Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Kaltimtara mengungkapkan pihaknya melakukan koordinasi kegiatan kerja sama dengan pemberi kerja dan intansi pemerintah, melakukan sosialisasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran, serta penyebarluasan informasi terkait rencana penyatuan NIK ke NPWP.

"Wacana penggabungan NIK ke NPWP mulai 1 Januari 2024, format baru efektif diterapkan secara menyeluruh. Baik seluruh layanan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP," ungkap Max Darmawan, dalam rilis resminya, Selasa (17/1/2023).

Untuk itu, seluruh wajib pajak (WP) dapat melakukan validasi NIK terintegrasi dengan NPWP hingga 31 Maret mendatang.

"Seluruh wajib pajak diimbau untuk melakukan validasi NIK pada akun DJP Online masing-masing sampai dengan 31 Maret 2023," jelasnya.

NPWP dengan format 15 digit tetap dapat digunakan hingga 31 Desember 2023. Terutama digunakan pada layananan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id.

“Sejauh ini, Kanwil DJP Kaltimtara telah melakukan beberapa upaya edukasi dan publikasi terkait pemutakhiran data mandiri," sebutnya. (tim redaksi Diksi)