DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim memprioritaskan delapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026 mendatang.
Program prioritas itu sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dalam menyukseskan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dijelaskan oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni bahwa delapan prioritas tersebut sudah disampaikan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov Kaltim belum lama ini.
Seluruh pihak, utamanya OPD lingkup Pemprov Kaltim bisa segera menyesuaikan arah dari prioritas pembangunan dimaksud.
Prioritas pembangunan tersebut, pertama peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang mendorong penyerapan tenaga kerja.
Peningkatan daya saing SDM guna penyerapan tenaga kerja, mengingat Provinsi Kaltim telah ditetapkan sebagai IKN.
Kedua derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya.
"Prioritas pembangunan ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi sangat penting. Terutama mencegah penyebaran kasus stunting di Kaltim," jelas Sri Wahyuni, Jumat (25/8/2023) mengutip keterangan resminya.
Ketiga, Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan.
Keempat, Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Kelima, Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
"Ini menjadi prioritas yang sangat diperlukan, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik di Kaltim," ucapnya.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan menjadi poin keenam.
Lalu ketujuh yakni, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
"Kita berharap, seluruh prioritas tersebut dapat memberikan nilai manfaat besar bagi masyarakat," ujarnya.
Kedelapan yakni sebagai Provinsi yang telah ditetapkan sebagai IKN, maka peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama sangat diperlukan.
"Dengan begitu, semua pihak tak terkecuali seluruh OPD program kerja yang dibangun dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan IKN," pungkasnya. (*)
