Pemkot Samarinda Genjot Transformasi Digital Layanan Publik, Wali Kota Andi Harun Targetkan Rampung Awal 2026
DIKSI.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mempercepat langkah menuju transformasi digital dalam sistem transaksi dan pelayanan publik.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Kantor Bankaltimtara, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (25/8/2025).
Dalam sambutannya, Andi Harun menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi layanan pemerintah, meskipun Samarinda telah mencatatkan prestasi nasional.
“Target kita di 2025 ini, paling lambat awal 2026, seluruh layanan pemerintah di Samarinda sudah bertransformasi ke transaksi elektronik. Tidak hanya di sektor pajak dan retribusi, tapi seluruh layanan publik harus masuk sistem digital,” ungkapnya.
Andi Harun menambahkan, transformasi digital bukan hanya soal modernisasi, namun juga menyentuh aspek transparansi, efisiensi anggaran, dan peningkatan kepercayaan publik.
Ia menilai, sistem digital mampu menekan potensi kebocoran anggaran serta meminimalkan praktik pungli dan korupsi.
“Dengan sistem digital, potensi kebocoran bisa ditekan. Itu artinya kita mengurangi risiko korupsi, pungutan liar, atau biaya tinggi yang membebani masyarakat,” tegas Andi Harun.
Pemkot Samarinda telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan sistem digital secara menyeluruh.
Beberapa sektor seperti pajak dan retribusi telah berjalan baik.
Sedangkan pelayanan administrasi rutin seperti perjalanan dinas, pembayaran listrik dan air, ditargetkan rampung tahun ini.
Selain itu, sejumlah Puskesmas di Samarinda telah mulai menggunakan sistem elektronik, meski belum sepenuhnya.
Pembayaran di sektor pendidikan dan layanan publik lainnya juga tengah diarahkan menuju digitalisasi penuh.
Andi Harun optimistis, ketika ekosistem digital sudah terbentuk secara menyeluruh, tingkat transparansi dan akuntabilitas Pemkot akan meningkat secara signifikan, sekaligus menekan risiko hukum sejak awal.
“Kalau pemerintah konsisten menerapkan transaksi elektronik, masyarakat akan ikut terbiasa. Harapannya literasi digital publik juga meningkat,” katanya.
Di akhir sambutannya, Andi Harun mengajak seluruh jajaran Pemkot untuk konsisten dalam menjalankan kebijakan ini, serta mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat.
“Mohon doa dan dukungan masyarakat, semoga upaya ini benar-benar memberi manfaat nyata untuk pelayanan publik dan pembangunan Kota Samarinda,” pungkasnya. (*)
