DIKSI.CO, SAMARINDA - Transaksi ekonomi di bulan ramadan dipastikan meningkat. Di berbagai tempat kerap dijadikan tempat berdagang dadakan oleh masyarakat. Tak jarang membuat kemacetan di beberapa titik jalan umum. 

Keadaan ini mendapat sorotan dari anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah.

Laila mengatakan, terkait pengelolaan sewa lapak pedagang pemerintah memang tidak mengatur seluruhnya. Namun dari kacamata ekonomi, kata Laila, banyaknya pasar ramadan di Kota Tepian dapat menjadi peluang untuk dikelola pemerintah agar aktivitas perekonomian berjalan kondusif.

"Menurut saya alangkah baiknya sekalian dikelola oleh pemerintah," ungkap Laila Fatihah saat ditemui di gedung DPRD Samarinda, jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Kamis, (29/4/2021).

Laila meyakini dalam pengaturan pasar ramadan pasti akan ada pro dan kontra. Pasalnya pasar ramadan ini hanya digelar dalam satu tahun sekali.

"Ini memang ada pro dan kontranya kan, karena yang ada di jalan siradj salman itu jalan umum. Berarti kalau di kelola pemerintah, artinya pemerintah membolehkan pinggir jalan untuk dijadikan sewa menyewa," jelasnya.

"Namun kita kembali lagi, ini kan bulan ramadan tidak bisa menutup rezeki orang. Artinya dalam satu tahun sekali lah melonggarkan untuk artinya pengelola pasar ramadan itu untuk memberikan lapak-lapak kepada pedagang", sambungnya.

Politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berharap agar pasar ramadan di kawasan jalan Siradj Salman, dapat berjalan tertib, agar tidak ada kemacetan yang panjang di daerah tersebut.

"Saya harap pemerintah agar tidak menutup mata juga, tidak mengizinkan juga untuk yang ada di jalan siradj salman. Karena apa, dampak yang di timbulkan pasar ramadan itu macetnya lalu lintas, itu menjadi salah satu koreksi bagi kita," ujarnya.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi kami, nanti kami diskusikan dengan dishub apabila memang pemerintah tidak mengelola sewa menyewa disitu, tetapi mohon di atur lalu lintas di daerah itu," pungkasnya. (advertorial)