DIKSI.CO, SAMARINDA - Selain pengesahan kesepakatan rancangan KUPA PPAS 2021, mestinya pada Senin (11/10/2021) juga digelar paripurna membahas pergantian Ketua DPRD Kaltim.

Dengan ditundanya rapat paripurna KUPA PPAS, otomatis paripurna pembahasan pergantian Ketua DPRD Kaltim juga mengalami penundaan.

"Iya, ikut ditunda. Secara internal DPRD Kaltim, paripurna pergantian sudah dijadwalkan di Banmus," kata Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim.

Selain itu, kepastian jadwal paripurna pergantian ketua dewan, masih menunggu hasil putusan sidang di Mahkamah Partai Golkar..

Dalam jadwal Banmus DPRD Kaltim, untuk pelaksanaan sidang pergantian Ketua DPRD Kaltim diberi catatan. Isi catatannya, pelaksanaan paripurna dilakukan setelah ada keputusan dari Mahkamah Partai Golkar.

Selain itu, jika paripurna tidak dilaksanakan berdampingan dengan paripurna KUPA PPAS, maka agenda pembahasan pergantian ketua dewan diagendakan di paripurna sepanjutnya.

"Di jadwal banmus sudah ada keterangannya, bisa dilakukan kalau sudah inkrah, menunggu keputusan Mahkamah Partai Golkar," tegasnya.

Nantinya, jika Mahkamah Partai (MP) Golkar telah menerbitkan hasil keputusan inkrah mengenai gugatan pembatalan usulan pergantian ketua dewan, maka DPRD Kaltim segera menentukan langkah program selanjutnya.

Bila MP Golkar memenangkan kubu termohon atau DPP dan DPD Golkar Kaltim, maka DPRD Kaltim menjadwalkan paripurna. 

Namun jika nantinya mahkamah partai memenangkan pemohon (kubu Makmur HAPK) maka materi pembahasan pergantian ketua dewan otomatis dibatalkan.

"Nanti kami tunggu dulu. Kalau sudah ada putusan sidangnya keluar, baru akan kami jadwalkan," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, pada Juni 2021, berbekal persetujuan DPP Golkar, DPD Golkar Kaltim mengusulkan pergantian Ketua DPRD Kaltim, ke Fraksi Golkar.

Dalam usulan DPD, kursi pimpinan dewan yang diduduki Makmur HAPK diusulkan berganti ke Hasanuddin Masud. (tim redaksi Diksi)