https://diksi.co/ads.txt

Soal Banjir Samarinda, Dinamisator Jatam Kaltim Anggap Pemerintah Gagal Beri Solusi untuk Desain Tata Kota


person access_time 1 week ago remove_red_eyeDikunjungi 72 Kali
Soal Banjir Samarinda, Dinamisator Jatam Kaltim Anggap Pemerintah Gagal Beri Solusi untuk Desain Tata Kota

Pradarma Rupang/ suaramerdeka.id

Berbeda halnya dengan pandangan Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Pradarma Rupang. Ia menilai persoalan banjir di Kota Samarinda tidak terlepas juga dari pada dampak aktivitas pertambangan.

Ditulis Oleh: Yudi Syahputra
14 Januari 2020

DIKSI.CO, SAMARINDA - Persoalan bencana banjir di Kota Samarinda sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan sebelumnya tercatat pada bulan Juni tahun 2019 lalu, sebagai bencana banjir parah yang menggenangi sebagian besar wilayah Kota Samarinda selama beberapa hari lamanya.

Kemarin, Sabtu (11/1/2020) Kota Samarinda kembali mengalami bencana banjir lagi yang diakibatkan hujan deras seharian. Sementara ini masyarakat diperlihatkan lagi bahwa masalah sensitivitas kota terhadap hujan belum teratasi.

Dalam pandangan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya sebut bahwa akar masalah banjir di Kota Samarinda pada saluran air drainase. Dia menilai untuk menyelesaikan persoalan banjir adalah dengan membangun penyaluran air drainase sebagai persiapan ketika hujan deras terjadi di Kota Samarinda.

"Coba anggaran itu kita berfikir lebih kepada untuk perbaikan saluran drainase, karena itu permasalahan besar untuk Samarinda," kata Angkasa Jaya saat dikonfirmasi melalui via telepon, Senin (13/1/2020).

Berbeda halnya dengan pandangan Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang. Ia menilai persoalan banjir di Kota Samarinda tidak terlepas juga dari pada dampak aktivitas pertambangan.

"Kami sudah melakukan analisa bahwa penyebab banjir yang terjadi berulang kali ini memang karena aktivitas penambangan di wilayah utara Samarinda," kata Rupang saat dikonfirmasi melalui via telepon, Senin (13/1/2020).

Sebelumnya Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Hendra AH menginformasikan bahwa efek dari hujan deras seharian kemarin mengakibatkan Bendungan Benanga Lempake naik pada level siaga dengan ketinggian 82cm pada hari Senin, (13/1/2020).

Selanjutnya mengenai hal itu, Ruppang menyebut itu dikarenakan daya tampung bendungan sudah tidak mampu lagi. Sebab ketidak mampuan itu, dikarenakan tanah-tanah bekas kawasan tambang larut di sepanjang anak Sungai Karang Mumus (SKM) sehingga ukuran badan sungai jadi mengecil.

"Karena itu tadi, aktivitas luar biasa yang tak terkendali mengenai pembongkaran tanah dalam permukaan atau pemotongan gunung. Pelaku pembongkaran itu tidak hanya tambang ilegal, disisi lain juga ada aktivitas tambang legal yang ternyata turut menjadi sebab sedimentasi pada sungai dan pembukaan hutan," ujar Rupang.

Dijelaskan, bahwa aktivis Jatam Kaltim sebelumnya sudah melakukan advokasi di wilayah Samarinda Utara bersama warga, terkait adanya aktivitas tambang ilegal diperbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dia mengaku ada 52 titik yang sudah dilaporkan kepada Polres Kukar, namun laporannya tidak mendapatkan progres tindak lanjut dari aparat hukum.

Selain itu, terdapat juga aktivitas tambang legal tetapi persoalan pengawasan dari pemerintah mengenai kinerja izin patut dipertanyakan.

"Seperti adanya pembiaran dan tidak ada penertiban yang dilakukan oleh pemegang izin, sesuatu itu dianggap tidak masalah, sehingga makin banyak," jelasnya.

Ditegaskan, Pemerintah kalau tidak sanggup lebih baik angkat bendera putih sebagai tanda menyerah dalam hal mengurusi masalah tambang yang ada di Kaltim, khususnya di Kota Samarinda.

"Seharusnya pemimpin di Kaltim, Gubernur melihat bahwa persoalan banjir di Kota Samarinda itu sudah tahap kritis. Ini adalah Ibu kota provinsi, kalau memang dia sudah tidak sanggup lebih baik dia angkat bendera putih, katakan saja menyerah dari pada dia mengatakan bahwa ini situasi normal atau situasi wajar. Tidak usah berbalas pantun dengan menyalahkan masyarakat dan juga alam," tegasnya.

Rupang menilai pemerintah kalah di hadapan pemilik perusahaan tambang, karena tidak mempunyai langkah-langkah terobosan yang kuat untuk menghukum sejumlah aktivitas tambang yang bermasalah, termasuk juga memberantas aktivitas tambang-tambang ilegal.

"Tidak adanya desain tata kelola bagaimana pemulihan pasca tambang, pemerintah tidak punya skema itu yang kami anggap gagal di masa pemerintahan Syaharie Jaang (Wali Kota Samarinda) maupun juga Isran Noor (Gubernur Kaltim)," bebernya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi prioritas pemerintah jika memang ingin mengakhiri krisis banjir di Kota Samarinda, yaitu sejumlah wilayah yang sudah selesai ditambang itu seharusnya dikembalikan lagi sebagai kawasan awalnya.

"Ada sejumlah tambang yang jarak lubangnya itu 500 meter itu harusnya segera ditutup dan juga segera direklamasi agar mengurangi tekanan dan kerentanan banjir yang dialami Samarinda," pungkasnya.

Baginya hal yang terpenting untuk saat ini adalah jangan ada lagi pengalihan kawasan kepada tambang atau pemberian izin tambang lagi, tetapi segera difungsikan sebagai kawasan terbuka hijau. Bahkan dia menuntut pemerintah untuk tegas dalam menindak lanjuti perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi.

"Kami menuntut pemerintah untuk bersikap tegas terkait sejumlah aktivitas tambang yang bermasalah yang mengabaikan peran reklamasinya. Kami ingin data itu dibuka, mereka-mereka yang belum melakukan reklamasi segera ditindak," tutupnya. (tim redaksi Diksi) 

Iklan Saefuddin Zuhri/ Diksi.co

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya