Raperda APBD Kaltim Dibahas Tanpa Sekda Definitif, Kemendagri: Pasti Ditolak


person access_time 3 months ago remove_red_eyeDikunjungi 390 Kali
Raperda APBD Kaltim Dibahas Tanpa Sekda Definitif, Kemendagri: Pasti Ditolak

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan Ketua DPRD Kaltim, M. Syahrun dalam penandatanganan perubahan KUA-PPAS di Karang Paci beberapa waktu lalu/ IG @pemprov_kaltim

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Bahtiar menyampaikan bahwa Raperda APBD Perubahan Kaltim 2019 sudah pasti akan ditolak oleh Kemendagri jika dalam prosesnya tidak sesuai aturan. 

Ditulis Oleh: DIKSI.co
13 Agustus 2019

DIKSI.CO, SAMARINDA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Bahtiar menyampaikan bahwa Raperda APBD Perubahan Kaltim 2019 sudah pasti akan ditolak oleh Kemendagri jika dalam prosesnya tidak sesuai aturan. 

Sebagai informasi, Raperda APBD yang telah disepakati eksekutif dan legislatif nantinya akan dibawa ke Kemendagri untuk selanjutnya disetujui dan ditetapkan. 

Salah satu aturan yang mendasari adanya penolakan, yakni pembahasan Raperda APBD yang harus dilakukan oleh Sekda definitif. 

Persoalan di Kaltim, dalam pembahasan Raperda APBD P 2019 serta APBD Murni 2020, nama Sekda Kaltim definitif  Abdullah Sani yang dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo, tak ikut serta dalam pembahasan. 

Bahkan, dalam penandatanganan perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD  P Kaltim 2019 lalu di Karang Paci, Abdullah Sani juga tak bubuhkan tanda tangan. Hadir pun tidak. 

Penandatanganan perubahan KUA-PPAS saat itu dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, bersama Ketua DPRD Kaltim, M. Syahrun. 

Iklan Apri Gunawan/ Diksi.co

Bahtiar pun buka suara akan ketidakjelasan posisi Sekprov Kaltim saat ini. 

"Yang buat tidak jelas siapa? Sekda itu kan pejabat Eselon I. Sekda itu dilantik dan diangkat oleh Presiden melalui Keppres. Kan sudah dilantik melalui Keppres. Terus, apalagi?," ucapnya dikonfirmasi Diksi.co, Selasa (13/8/2019). 

Terkait pembahasan APBD pun dibuatnya klir dengan menyebut harus dilakukan oleh Sekda definitif. 

"Harus Sekda definitif," ucap Bahtiar. 

Jikapun nanti Perda APBD P Kaltim 20189 dibawa ke Kemendagri untuk disetujui, Bahtiar menyebut Perda itu pasti akan ditolak. 

"Pasti ditolak. Karena tidak ditanda tangani Sekda definitif.  Jangan buat tidak jelas, sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Barang siapa yang menentang  hukum positif, maka risiko hukumnya ditanggung penumpang, Begitu saja, Itu kan ada risiko pidananya, risiko lalainya. Silakan saja, ada hukum yang berlaku," katanya. (tim redaksi Diksi) 

BACA JUGA: Deretan Meme Banjir Samarinda, Dari Kam Hanyarkah hingga Pak Jaang Dimana

BACA JUGA: Aksi Sosial, Bubuhan Kopi Samarinda Seduhkan Kopi Untuk Korban Banjir

BACA JUGA: Cipayung Plus Kaltim Harap Jokowi-Prabowo Silaturahmi Satu Meja

Ikuti Facebook Diksi.co: 

You Tube Diksi.co: 

 

 

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya