PNS Aktif Diburu Jaksa


person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 405 Kali
PNS Aktif Diburu Jaksa

Grafis Artikel PNS Aktif Diburu Jaksa/ Diksi.co

Menunggu 3 tahun lebih, sejak kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kaltim ke National Paralympic Committee (NPC) dilaporkan pada 2016 lalu, titik terang mulai kelihatan. 

Ditulis Oleh: DIKSI.co
01 Agustus 2019

PNS Aktif Diburu Jaksa 

Dugaan Korupsi Dana Hibah NPC Rp 18 Miliar 

 “Ya kami harap bisa segera masuk ke pengadilan. Di pengadilan itu mereka kan bisa bersiul, siapa-siapa saja pihak yang ikut masuk dalam perkara ini. Kami juga akan terus berikan pressure sampai persoalan ini klir,” ucap Ikhsan Setiawan, Sekretaris Foppadis Kaltim, Kamis (1/8/2019). 

DIKSI.CO, SAMARINDA – Rabu (31/7/2019), jadi hari paling ditunggu-tunggu bagi ratusan atlet disabilitas yang tergabung dalam Foppadis (Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia) Kaltim. 

Menunggu 3 tahun lebih, sejak kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Kaltim ke National Paralympic Committee (NPC) dilaporkan pada 2016 lalu, titik terang mulai kelihatan. 

Di hari itu, 2 orang dari 8 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejati Kaltim, akhirnya ditahan ke Rutan Sempaja. 

1 tersangka yakni AR, menjabat Ketua NPC tahun 2013-2018. 

Satu tersangka lainnya yakni TF yang pernah menjabat sebagai Bendahara Panitia Atlet Disabilitas Papernas Paralympic di Pekan Baru, Riau 2012. 

Sementara 6 lainnya, yang disebut merupakan PNS aktif hingga kini masih belum diketahui inisialnya. 

Dalam proses penahanan tersebut, belum diungkap apa peran AR dan juga TF dalam perkara dugaan korupsi dana hibah NPC itu. 

"Kami belum bisa uraikan peran mereka (tunggu persidangan). Dia penerima uang," kata Plt Kasi Penkum Kejati Kaltim, Arifin Arsyad, Rabu (31/7/2019) perang, beberapa saat setelah penahanan. 

Sementara untuk 6 orang lainnya, sampai saat ini masih diupayakan untuk pemanggilan oleh Kejati Kaltim.

"Nanti dijadwal ulang dalam waktu dekat, ada upaya lain, harapan kita kalau bisa kooperatif," tandasnya. 

Diksi.co pun mencoba mencari tahu keenam tersangka lain yang telah ditetapkan oleh Kejati Kaltim tersebut. 

Sumber yang ditanyakan yakni Ikhsan Setiawan, Sekretaris Foppadis Kaltim, pihak yang dirugikan atas kasus dugaan korupsi ini. 

Ikhsan pun buka-bukan terkait nama. Ia mengaku masih ingat betul siapa-siapa saja keenam orang itu. 

“Keenam orang ini juga harus sama lah (dengan 2 tersangka lain) yang juga ditahan. Kami juga sudah hapal di luar kenapa orang-orangnya. Semua PNS dan juga punya posisi jabatan penting di Pemkot. Masih menjabat. Bahkan, salah satu dari 6 tersangka itu beberapa waktu lalu juga baru saja dilantik,” ucap Ikhsan. 

Ia menyebut, adalah tidak baik, jika keenam tersangka ini masih berkeliaran tanpa diminta pertanggungjawaban akan dugaan korupsi dana hibah NPC itu. 

“Ya, jangan berkelliaran,” ucapnya. 

Diksi.co pun lakukan konfirmasi kembali pada Kejati Kaltim akan proses dari keenam tersangka lainnya. 

“(Enam orang) itu nanti kami jadwalkan ulang untuk pemanggilan. Rata-rata PNS mereka. Iya (mereka semua PNS). Mudah-mudahan kooperatif. Kan baru sekali dipanggil. Pokoknya akan dipanggil lagi nanti. Tunggu waktu saja,” ucapnya. 

Sementara untuk proses ke pengadilan  untuk 2 orang yang telah ditahan, disebut akan dilakukan secepatnya

“Dua orang kan sudah ditahan. Ya secepatnya lah ke pengadilan. Yang pasti kalau sudah ditahan pasti akan segera dilimpahkan (ke pengadilan),” ucapnya. 

AR, satu dari 8 tersangka dugaan korupsi dana hibah NPC Kaltim menaiki mobil di halaman kantor   Satgasus P3TPK Kejati Kaltim menuju Rutan Sempaja Samarinda, Rabu (31/7/2019)

Diminta Tanda Tangan Kwitansi Kosong 

Kasus dugaan korupsi dana hibah NPC bermula pada tahun 2012. 

Saat itu, Pemprov Kaltim berikan dana hibah sebesar Rp 18 Miliar kepada NPC dalam persiapan dan pelaksanaan Papernas Paralympic di Pekan Baru, Riau 2012.

Namun, dalam pelaksanaannya dana justru diduga diselewengkan. 

Dugaan penyelewengan karena karena dana yang seharusnya disalurkan ke atlet disabilitas tidak sepenuhnya diberikan. Misalnya, uang saku dan bonus.  

Ketua Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia (KOPPADIS), Muhammad Ali mengungkapkan, diduga ada indikasi dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana untuk atlet penyandang disabilitas.

"Bonus belum dibayar. Dan kuitansi kosong disuruh tanda tangan waktu kita di Bandara Balikpapan. Itu uang pembayaran trainning center (tc) dipotong. Pak Ardiansyah (Ketua National Paralympic Committe/NPC) bilang, dipotong untuk bayar utang ke anggota Dewan," tutur Ali didampingi Ikhsan Setiawan, di sekretariat Pokja 30, Jalan Gitar, Samarinda, pertengahan Agustus tahun lalu.

Selain itu, dana training center atlet paralympic kata dia, juga dipotong diduga untuk persentase saat anggaran Perpanas diketok oleh DPRD Kota Samarinda.

"Cuma waktu itu saya dengar ada berapa persen untuk ketok palu," lanjut Ali atlet Bola Voli duduk.

Ali membeberkan, beberapa hak seperti uang saku Perpaprov bulan April 2015 Rp 870 ribuan untuk satu minggu selama kegiatan, juga tidak dibayarkan.

"Alasannya, kata ketua panitia dan PPTK-nya Pak Teguh, kalau terima uang saku, berarti bonus hilang. Uang bonusnya Rp 30 juta," katanya. 

Grafis Dugaan Korupsi NPC/ Diksi.co

Atlet Sampai Tanding Pakai Dana Pribadi 

Adanya dugaan penyelewengan dana NPC juga ikut timbulkan kerugian pada Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia (Foppadis) Kaltim. 

Pasalnya, mereka sudah dijanjikan peralatan di semua cabang olahraga. Namun, kenyataannya, alat yang diberikan tak lengkap. 

Contohnya, dirasakan Sekertaris Foppadis Kaltim, Ikhsan Setiawan, yang merupakan atlet cabang olahraga atletik dan kursi roda. Saat bertanding di Pepernas Pekanbaru 2012, ia menggunakan alat olahraga tahun 2007. Tak ada alat baru seperti yang dijanjikan. Begitu juga saat bertanding di Bandung, mereka menggunakan uang pribadi dari honor mereka. 

"Artinya, tak bisa dibiarkan begini terus. Kita latihan dengan inisiatif dan biaya sendiri. Digitukan lagi (dikorupsi dana atlet). Secara tidak langsung, mengeksploitasi atlet NPCI," tegasnya Senin pekan lalu. 

Mereka mendesak agar Kejati Kaltim mengusut tuntas dana Hibah Perparnas senilai Rp18 miliar tahun anggaran 2012.

“Harus diusut tuntas,” ucapnya. (tim redaksi Diksi) 

BACA JUGA: Deretan Meme Banjir Samarinda, Dari Kam Hanyarkah hingga Pak Jaang Dimana

BACA JUGA: Aksi Sosial, Bubuhan Kopi Samarinda Seduhkan Kopi Untuk Korban Banjir

BACA JUGA: Cipayung Plus Kaltim Harap Jokowi-Prabowo Silaturahmi Satu Meja

Ikuti Facebook Diksi.co: 

You Tube Diksi.co: 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya