Pembebasan Lahan Jembatan Pulau Balang Diambil Alih Pusat, Sabani: Biar Cepat Selesai


person access_time 10 months ago remove_red_eyeDikunjungi 188 Kali
Pembebasan Lahan Jembatan Pulau Balang Diambil Alih Pusat, Sabani: Biar Cepat Selesai

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR RI dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI saat melakukan penandatanganan prasasti Jembatan Pulau Balang, Kamis (6/1/2022) kemarin

Kamis (6/1/2022) lalu, Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR RI dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI melakukan soft launching Jembatan Pulau Balang.

Ditulis Oleh: Er Riyadi
09 Januari 2022

DIKSI.CO, SAMARINDA - Kamis (6/1/2022) lalu, Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR RI dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI melakukan soft launching Jembatan Pulau Balang.

Dua menteri Presiden Jokowi itu melakukan penandatanganan bersama prasasti, tanda rampungnya pengerjaan fisik jembatan sepanjang 804 meter tersebut.

Jembatan Pulau Balang, menghubungkan PPU dan Balikpapan, dikerjakan dengan alokasi Rp1,43 triliun, melalui skema pembiayaan Sukuk Negara.

Pekerjaan rumah selanjutnya, adalah pembangunan jalan pendekat jembatan di sisi Balikpapan.

Jalan pendekat direncanakan sepanjang 15,35 km, fisik dikerjakan melalui APBN, sementara pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov Kaltim.

Namun kabar terbaru, baik fisik maupun pembebasan lahan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang, seluruhnya akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Hal itu dijelaskan oleh Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim.

"Nanti diambil alih pusat semuanya," kata Sabani, dihubungi Minggu (9/1/2022).

Pengambilalihan kewenangan Jembatan Pulau Balang, salah satunya berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasalnya, rencana pembebasan lahan jembatan ini telah tertunda cukup lama, hingga bertahun-tahun.

"Ada baiknya diambil alih sepenuhnya oleh pusat, supaya cepat selesai. Karena duit pusat kan lebih banyak, sementara duit daerah sedikit," paparnya.

Pemprov Kaltim bukan tanpa progres.

Pada APBD 2022 ini, Pemprov Kaltim telah menganggarkan pembebasan lahan Jembatan Pulau Balang, sebesar Rp10 miliar.

"Kalau di APBD 2022 rencana Rp10 miliar. Terkait dengan kemampuan keuangan daerah dan pengukuran dari Badan Pertanahan Negara (BPN)," tegasnya.

Sebelum dibebaskan, BPN terlebih dahulu melakukan pengukuran peta bidang pada jalur jalan pendekat.

Melalui peta bidang itu, akan diketahui petak lahan mana yang mesti dibebaskan oleh pemerintah.

"BPN kan gak mau mengukur semuanya, dia maunya sedikit sedikit aja. Nanti disesuaikan peta bidang mana yang selesai itu yang dibebaskan," pungkasnya.

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, kebutuhan rupiah untuk melakukan pembebasan lahan diproyeksi sebesar Rp318 miliar untuk luasan lahan 129 hektare. (tim redaksi Diksi)



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya

google.com, pub-8789333855088993, DIRECT, f08c47fec0942fa0