Miliaran Dana Desa di Kukar Belum Dipertanggungjawabkan, Pengamat Hukum Sebut Kepolisian Bisa Panggil Pihak Terkait


person access_time 1 year ago remove_red_eyeDikunjungi 1128 Kali
Miliaran Dana Desa di Kukar Belum Dipertanggungjawabkan, Pengamat Hukum Sebut Kepolisian Bisa Panggil Pihak Terkait

Ilustrasi Dana Desa

Belum ada pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016/2017 sebesar Rp 2, 3 Miliar di Kabupaten Kukar ikut terungkap. 

Ditulis Oleh: DIKSI.co
13 Juli 2019

DIKSI.CO, SAMARINDA - Belum ada pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016/2017 sebesar Rp 2, 3 Miliar di Kabupaten Kukar ikut terungkap. 

Terungkapnya belum ada pertanggungjawaban itu berdasarkan audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kaltim di Laporan Keuangan Pemkab Kukar. 

Dana Rp 2,3 Miliar itu bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Desa oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Kukar. 

Dirinci dari laporan BPK RI Perwakilan Kaltim itu, bantuan keuangan yang belum dipertanggungkawabkan sebesar Rp 2,3 miliar berupa Dana Desa sekitar Rp 1.6 Miliar (tahun anggaran 2016/2017) dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp 634 juta. 

BPK Kaltim merincikan Dana Desa tahap I yang belum dipertanggungjawabkan tahun 2016 di Desa Muara Aloh, Kecamatan Muara Muntai sekitar Rp 360 juta dan Desa Bukit Layang, Kecamatan Kembang Janggut sekitar Rp 389 juta.  

Sedangkan Dana Desa tahun anggaran 2017 tahap I yang belum dipertanggungjawabkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana sekitar Rp 485 juta dan Desa Bila Talang, Kecamatan Tabang sekitar Rp 456 juta.

Total jumlah Dana Desa yang belum dipertanggungjawabkan ini berkisar Rp 1.6 Miliar.

Pertanggungjawaban dana tersebut disampaikan dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember.

Dari hasil monitoring Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) antara lain, laporan ada yang belum lengkap ditandatangani kepala desa. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyatakan Dana Desa tahap I tahun 2016 belum dipertanggungjawabkan karena terdapat indikasi penyimpangan penggunaan dana oleh kepala desa dan masih diaudit inspektorat. 

Begitu juga Dana Desa tahap I tahun 2017 di Desa Bila Talang, Kecamatan Tabang belum dipertanggungjawabkan karena terdapat indikasi penyimpangan penggunaan dana oleh kepala desa dan masih diperiksa Polres Kukar.l

Kepada salah satu media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, Akhmad Taufik Hidayat menyebut akan mengecek ke kepala bidang dan sekretarisnya perihal hal itu. 

"Itu desanya mana saja? Nanti saya cek dulu dengan Kabid. Atau nanti biar sekretaris yang hubungi," ucap  Akhmad Taufik, Jumat (12/7/2019) lalu. 

Dari 193 desa di Kabupaten Kukar yang menerima bantuan keuangan hanya 57 pemerintah desa yang sudah menyusun laporan realisasi pelaksanaan. Sedangkan LKMD sebanyak 59 pemerintah desa yang menyusun LKMD bersifat parsial.

Sehingga komulatif aset milik desa belum diketahui.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kukar agar membuat tata kerja koordinasi bagi BPKAD, Dinas PMD dan kecamatan dalam pertanggunjawaban. (*) 

Kepolisian dan Kejaksaan Bisa Masuk 

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, juga sampaikan pendapat terkait hal itu, saat dikonfirmasi Diksi.co, Sabtu (13/7/2019). 

Ia menitikberatkan pada peraturan BPK terkait batas waktu tindaklanjut laporan. 

"Di dalam peraturan BPK No 07 Tahun 2017 sudah jelas disebutkan bahwa tindak lanjut laporan BPK itu harus dilakukan paling maksimal 60 hari oleh Pemda sebagai pihak yang bertanggung jawab. Jadi sebagai pihak yang bertanggung jawab, Pemda harus tindaklanjuti hasil pemeriksaan itu, dengan lampirkan dokumen," ucapnya. 

Dokumen yang dimaksudnya, adalah dokumen LPJ dari desa masing-masing (yang terima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa). 

"Jadi, kalau kemudian dalam 60 hari itu tak selesai, itu bisa diajukan proses secara hukum. Jadi, bukan lagi soal internal laporan BPK," kata Herdiansyah Hamzah yang juga kerap disapa Castro.  

Castro pun merinci proses secara hukum itu. 

"Jadi laporan BPK itu kan bisa jadi petunjuk, Karena ketika dibuka kan diberikan akses ke publik. Istilahnya, BPK angkat tangan dan silakan aparat hukum masuk (tidaklanjuti)," ucapnya. 

Herdiansyah Hamzah. Pengamat Hukum Unmul/ Diksi.co

Hal itu menurutnya bisa dilakukan tanpa harus menunnggu adanya laporan masuk ke kepolisian ataupun kejaksaan. 

"Tanpa adanya laporan kan bisa. Laporan BPK itu jadi acuan. Di laporan BPK itu sudah dideclaren dan diumumkan terbuka. Jadi, laporan BPK sudah bisa jadi petunjuk. Ini kan masuk ke tindak pidana korupsi," ucapnya. 

Proses hukum awal yang bisa dilakukan kepolisian dan kejaksaan bisa berupa pemanggilan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan belum adanya pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa itu. 

"Bisa memanggil Kepala Daerahnya, Inspektoratnya, Kepala Desanya," ucap Castro. (tim redaksi Diksi) 

BACA JUGA: Deretan Meme Banjir Samarinda, Dari Kam Hanyarkah hingga Pak Jaang Dimana

BACA JUGA: Aksi Sosial, Bubuhan Kopi Samarinda Seduhkan Kopi Untuk Korban Banjir

BACA JUGA: Cipayung Plus Kaltim Harap Jokowi-Prabowo Silaturahmi Satu Meja

Ikuti Facebook Diksi.co: 

You Tube Diksi.co: 

 

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya