KPK Bidik Aset Rita di Kukar dan Samarinda


person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 1032 Kali
KPK Bidik Aset Rita di Kukar dan Samarinda

Grafis KPK Bidik Aset Rita Widyasari/ Diksi.co

Di Oktober 2017, Rita sudah ditahan di Rutan KPK. Sejak tanggal tersebut, Rita kemudian banyak menjalani proses persidangan hingga dipindah ke Rutan Baru KPK di Jalan Merah Putih Jakarta, dan kemudian pindah lagi ke Lapas Pondok Bambu.

Ditulis Oleh: DIKSI.co
25 Juli 2019

KPK Bidik Aset Rita di Kukar dan Samarinda

Usut TPPU, KPK Mulai Periksa Saksi Kalangan Pengusaha

“Melihat Kutai Kartanegara itu seperti benang kusut dan basah pula. Susah kan ngurainya. Kita harus nebas. Dari sisi keuangan, kita itu disclaimer selama 6 tahun. Dari sisi pengelolaan kebersihan kotanya kita tak pernah dapat Adipura, dan korupsinya banyak sekali pejabat yang kena,” ucap Rita Widyasari, mantan Bupati Kukar dalam wawancara dengan TVOne di program Coffee Break di 2015 lalu.

 

DIKSI.CO, SAMARINDA – Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dicokok KPK, Jumat (6/10/2017) silam. Sosok putri dari almarhum Syaukani Hasan Rais itu adalah satu dari tokoh wanita berpengaruh di Kaltim. Bagaimana tidak, saat itu ia akan mencalonkan ke pentas Pemilihan Gubernur Kaltim 2018. Bahkan ia disebut-sebut sebagai calon kuat.

Beragam penghargaan tingkat lokal, nasional hingga internasional pernah ia raih.

Tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 28 April 2015, adalah satu diantaranya.

Penghargaan ini diberikan karena Rita dinilai berkomitmen tinggi atas pembangunan kesejahteraan keluarga dan kependudukan di daerahnya.

Untuk level inspirator, Rita juga pernah menerima penghargaan sebagai Inspirator Pembangunan Daerah 2017. Penghargaan dari Pusat Kajian Keuangan Negara ini diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tak cuma lokal, di tingkat internasional, Rita pernah menerima penghargaan Global Leadership Award 2016 dari majalah bisnis The Leader International dan American Leadership Development Association.

Beragam penghargaan itu, menghiasi karir Rita selama hampir lengkap 2 periode memipin Kukar. Karirnya pun saat itu dianggap bakal mulus melenggang maju hingga menjadi calon Gubernur Kaltim alias Kaltim 01.

Kontestasi Pilgub 2018 saat itu, gaungnya mengunggulkan Rita menjadi pemenang. Beragam survei di media massa lokal, menempatkan Rita sebagai jawara Pilgub Kaltim 2018. 

Diisukan, ia akan berpasangan dengan mantan Wagub Kaltim era Awang Faroek Ishak (AFI), Farid Wajdy.

Hal ini pernah diungkapkan calon rivalnya Isran Noor, yang kini menjadi Gubernur Kaltim. Dalam beberapa kesempatan saat kampanye Pilgub 2018 lalu, ia mengincar Farid sebagai kandidat wakilnya.

"Sebelumnya saya pernah inginkan Farid Wajdy untuk menjadi Wagub, tetapi beliau sudah lebih dahulu akan dipinang oleh Rita Widyasari,” ucap Isran Noor. (*)

Penghargaan yang diraih Rita Widyasari/ Diksi.co

 

Aset Disita Gegara TPPU

Belum finish di Pikada Gubernur Kaltim 2018, Rita Widyasari justru lebih dahulu dijebloskan KPK.

Di Oktober 2017, Rita sudah ditahan di Rutan KPK. Sejak saat itu, ia banyak menjalani proses persidangan hingga dipindah ke Rutan Baru KPK di Jalan Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, dan kemudian pindah lagi ke Lapas Pondok Bambu.

KPK tidak berhenti mengusut perkara gratifikasi saja. Belum lama ini, lembaga antirasuah diam-diam melakukan penyitaan aset Rita di tahun 2019.

Kemarin, rumah mewah miliknya di Kawasan Perumahan Elit Villa Tamara Samarinda juga disita KPK.

Aset yang kali ini disita yakni berupa tanah dan bangunan yang terdapat di sejumlah daerah di Kalimantan Timur, diantaranya di Kabupaten Kukar dan kota Samarinda.

Informasi yang dihimpun pada Rabu (24/7) kemarin tim KPK telah berada di Kukar dan Samarinda untuk melakukan penyitaan terhadap aset Rita terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Terdapat sejumlah aset Rita yang disita, diantaranya di Tenggarong dan satu rumah mewah di komplek perumahan Villa Tamara, Samarinda. Sedangkan, Kamis (25/7) hari ini direncanakan aset Rita lainnya di Kukar kembali akan disita.

"Ada di Samarinda dan Tenggarong, besok lanjut lagi pemasangan plang disejumlah aset Rita yang disita oleh KPK," ucap salah satu sumber yang tidak ingin diberitakan namanya, Rabu (24/7/2019).

Lokasi rumah Rita di Villa Tamara yang disita itu berada tepat diujung blok sebelah kanan. Tepat di depan rumah tersebut, terdapat plang bertuliskan 'Tanah dan Bangunan Ini Telah Disita', dengan terdapat tulisan KPK di pojok kanan atas plang.

Rumah Rita Widyasari di Villa Tamara Samarinda yang disita KPK

Rumah tersebut berwarna abu-abu putih. Kondisi rumah tersebut tergolong tidak terawat, karena semak belukar dan tanaman liar lainnya telah memenuhi bagian depan rumah.

Informasi yang dihimpun, sejak dimiliki oleh Rita, rumah tersebut belum pernah ditempati.

Plang sita aset bangunan dengan dasar warna putih tersebut, diataranya :

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-109/01/12/2017, tanggal 27 Desember 2017.

2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-10/DIK.01.05/01/02/2019, tanggal 15 Februari 2019

Plang penyitaan rumah Rita Widyasari oleh KPK

 

Hingga pada Kamis (25/7/2019) hari ini, rumah milik Rita lainnya kembali disita KPK. Kali ini KPK menyita aset bangunan dan rumah yang berada di Jalan KH Ahmad Dahlan, RT 7, Kelurahan Sukarame, Tenggarong.

KPK mendatangi rumah tersebut pada Kamis (25/7/2019) dengan memasang plang, yang di bagian pojoknya bertuliskan tanah dan bangunan telah disita.

Dalam redaksi plang penyitaan, tertulis Surat Penyitaan Nomor: 

1. Sprin.Sita-109/01/12/2017, tanggal 27 Desember 2017

2. Sprin.Sita-10/DIK.01.05/01/02/2019, tanggal 15 Februari 2019

Dari keterangan warga di lokasi rumah tersebut sudah lama kosong.

"Sudah lama tidak ditinggali, sekitar 2 tahun, makanya banyak rumput liar. Terakhir ada yang menempati tapi kita tidak mengenal siapa,” katanya.  

Sementara itu, Hamrin, Ketua RT 07, Kelurahan Sukarame, mengaku saat dihubungi KPK, ia sedang berada di luar Tenggarong, sehingga bendahara RT yang mewakili untuk mendampingi KPK.

"Saya ditelepon teman saya, kebetulan saya berangkat, ada bendahara RT yang mewakili saya. Kami sebagai saksi untuk menyaksikan penyitaan,” kata Hamrin.

Hamrin pun tidak mengetahui status rumah tersebut milik mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari.

Pasalnya rumah tersebut diketahui Hamrin adalah milik Chairil Anwar, mantan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekkab Kukar.

"Saya kurang tahu status rumah itu, karena jual beli itu kita tidak dilibatkan, jadi siapa yang beli itu nggak pernah tahu kita. Awalnya itu punya pak Chairil Anwar, kalau dialihkan ke yang lain kita tidak tau," kata Ketua RT 07.

Chairil Anwar dikonfirmasi, mengakui rumah tersebut dulu memang miliknya, namun telah dijual kepada Rita Widyasari pada tahun 2012 dengan harga Rp 1,5 miliar.

"Sudah dijual sama ibu (Rita Widyasari), satu setengah miliar waktu itu tahun 2012," ungkap Chairil.

Ia mengaku sudah diperiksa KPK sebanyak dua kali terkait status aset rumah tersebut.

"Saya sudah diperiksa kok dua kali, tahun 2018 sama tahun 2019 di Samarinda, bulannya lupa saya," katanya. (*)

Kediaman Khairudin Juga Disita

Tak hanya kediaman Rita Widyasari yang disita oleh KPK di wilayah Kaltim.

Rumah Khairudin, tersangka di kasus yang sama juga telah disita oleh komisi anti rasuah itu.

Penyitaan rumah milik Khairudin itu telah disita KPK tertanggal 15 Februari 2019.

Tim redaksi Diksi.co pun telah mengecek ke lokasi rumah milik Khairudin itu di Jalan AW Syahranie Samarinda.

Di depan rumah tersebut, telah terpasang plang penyitaan oleh KPK.

Terdapat redaksi nama Khairudin pula di plang penyitaan tersebut

“Tanah dan bangunan ini telah disita dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Khairudin” demikian redaksi dari plang penyitaan itu.

Plang penyitaan rumah Khairuddin di Samarinda/ Diksi.co

Rumah Khairudin yang disita terpantau adalah rumah berlantai dua berwarna abu-abu. Rumah itu masuk dalam kategori perumahan menengah ke atas, dimana beberapa rumah para pejabat juga bermukim di kompleks Pondok Alam Permai Jalan Wahab Syahranie. 

Salah satu pejabat yang memiliki rumah di komplek tersebut yakni Almarhum Achmad Amins, mantan Walikota Samarinda.

Kondisi rumah tampak tak terurus. Rumput liar tampak tumbuh di beberapa sudut luar rumah. Selain itu, ada kendaraan roda dua yang tampak rusak di pekarangan.

Belum diketahui, apakah rumah tersebut berpenghuni ataupun tidak. (*)

KPK Minta Masyarakat Melapor

Saat ini, penyidik KPK sedang dalam proses untuk melacak dan menyita aset milik mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari serta rekannya yang juga jadi tersangka, Khairuddin.  

Sejauh ini KPK telah melakukan penyitaan diantaranya rumah, tanah, apartemen dan barang lainnya dengan nilai sekitar Rp70 Miliar.

"Aset-aset lain juga sedang ditelusuri. Jika masyarakat memiliki informasi tentang kepemilikan aset tersangka dapat disampaikan pada KPK melalui mekanisme pengaduan masyarakat atau menghubungi Call Center KPK 198," imbauan Febri, Juru Bicara KPK, dikutip dari Gatra.com

Diketahui KPK menetapkan Rita sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selama menjabat sebagai bupati Kukar dua periode, Rita bersama-sama Khairudin, melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi sekitar Rp 436 miliar.

KPK telah menyita sejumlah aset milik Rita, diantaranya 40 tas dan 19 pasang sepatu bermerek, seperti Channel, Prada, Bvlgari, Hermes, Celine, Louis Vuitton, dan merek terkenal lainnya.

Selain aset tanah dan bangunan, penyidik KPK juga menyita 103 perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang, dan cincin. Ada juga 32 buah jam bermerek terdiri Gucci, Tissot, Rolex, Richard Mille, Dior, dan merek lainnya. Aset lainnya yang disita adalah mobil Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser hingga dua unit apartemen di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Aset Rita Widyasari yang disita KPK/ Diksi.co

Pasal yang dikenakan KPK terhadap Rita yaitu Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Rita Widyasari saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur (Jaktim) sejak Jumat (3/8/2018).

Dia divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp110 miliar bersama-sama staf khususnya, Khairudin.

Khairudin ditugaskan untuk mengondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Selain itu, Rita terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun.

Pemberian uang ini terkait penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima. (*)

Pengusaha Ronni Fauzan Diperiksa

Sementara Ronni Fauzan yang dikenal sebagai pengusaha tambang batubara juga diperiksa di Kantor KPK di Jakarta. Dikutip dari keuda.kemendagri.go.id, juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, penyidik melakukan penyitaan terhadap aset tersangka RW (Rita Widyasari) dalam kaitannya dengan kasus TPPU.

"Aset yang disita berupa tanah dan bangunan di Villa Tamara, Samarinda," ujar Febri Diansyah Rabu (24/07/2019).

Rita Widyasari diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai kepala daerah di Kutai Kartanegara.

Dalam pengusutan perkara TPPU, tim penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Polres Samarinda, salah satunya pihak swasta bernama Roni Fauzan.

"Hari ini penyidik memeriksa seorang saksi atas nama Ronni Fauzan untuk tersangka RW. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi yang dilakukan di Aula Polresta Samarinda," ucap Febri Diansyah.

Nama Ronni memang sempat disebut dalam persidangan kasus penerimaan suap dan gratifikasi Rita Widyasari. Ronni merupakan pengusaha besar dalam sektor batubara. Ia juga dikenal sebagai mantan manajer tim sepak bola Mitra Kukar dan Timnas PSSI U-19.

"Penyidik mendalami pengetahuan masing-masing saksi dalam kasus pencucian uang untuk tersangka RW," kata Febri Diansyah lebih lanjut. (*) 

Analysis Herdiansyah Hamzah, Pengamat Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

Kroni-Relasi Rita dan Khairudin Terancam Dipidana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah menyebutkan, langkah KPK mengusut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara dan pengusaha Khairudin, bertujuan untuk memiskinkan para koruptor.

Menurut dia, KPK saat ini belum maksimal menerapkan TPPU terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani. Terkait penanganan perkara korupsi Rita dan Khairudin (Khoi), dalam pengejaran asetnya ini mesti disokong oleh gerakan masyarakat sipil. 

Termasuk jika ada informasi terkait aset Rita dan Khoi, lanjut dia, silahkan diinformasikan untuk lebih membantu kerja-kerja KPK. Agar memaksimalkan penggunaan TPPU dalam menyasar harta-harta koruptor yang asal-usulnya tidak jelas atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Castro begitu biasa disapa, berpendapat bahwa kroni atau relasi Rita dan Khoi yang terbukti terlibat dalam penguasaan aset-asetnya, bisa saja dikategorikan pelaku TPPU secara passif. Karena dianggap menerima dan menguasai hasil kejahatan. 

"Mereka (kroni/relasi) dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 tahun. Dendanya paling banyak Rp 1 miliar (berlaku kumulatif, atau keduanya, yakni penjara sekaligus denda). Kroni atau relasi ini bisa dari kalangan pejabat atau teman dekat serta keluarga. Bisa dijerat koorporasi," tutur Castro, Kamis (25/7/2019).

Herdiansyah Hamzah, Pengamat Hukum Unmul Samarinda/ Diksi.co

Dengan dasar itu, Dosen yang sedang menyelesaikan S3 di Universitas Gajah Mada ini menegaskan, bahwa kroni dan relasi atau siapapun yang terlibat terkait aset bisa dikenakan pidana.

"Tentu saja bisa. Jadi dari pelacakan aset Rita (dan Khoi) ini, KPK dapat mendalami kasus lebih luas, yang bisa saja menyasar kroni-kroni yang lainnya," ungkapnya.

Dari pengejaran aset-aset Rita inilah, Castro meyakini, KPK dapat memperoleh petunjuk untuk mengembangkan penyelidikan hingga menetapkan tersangka baru. 

"Misalnya, jika ditemukan orang (si kroni atau si relasi Rita dan Khoi) yang menguasai aset-asetnya, bisa saja dikenakan pasal penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP," sebutnya.

Pasalnya, dalam penanganan kasus korupsi, hampir setiap kasus selalu menggunakan delik penyertaan (deelneming). Tujuannya untuk mengurai peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Tetapi dalam pengejaran aset koruptor yang bakal melibatkan kroni atau relasi bisa dijerat pidana ditentukan dari derajat perbuatannya. Jika terbukti secara bersama-sama dengan Rita dan Khairudin melakukan kejahatan, maka bisa saja mengajukan justice collaborator untuk meringankan hukuman. 

"Semua tergantung KPK. Tetapi jika memang relasi atau kroni rita yang berniat baik melaporkan aset Rita yang diduga hasil kejahatan, maka tidak dikenakan ancaman TPPU Pasal 5 ayat (1) tadi, sebab dikecualikan hukuman tersebut bagi pelapor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2)," urai Castro.

Dalam penanganan perkara TPPU, ia menduga, KPK bakal menerapkan pasal 3 atau Pasal 4 Undang Undang TPPU untuk pelaku atau koruptor.

"Ancaman hukumannya 20 tahun penjara," lanjutnya.

Penerapan UU TPPU ini,  Castro menambahkan, penyidik KPK dapat menjerat yang menerima atau menguasai atau menggunakan harta yang diduga berasal dari hasil kejahatan. 

Hal itu sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU menyebutkan, "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar".

"Kalau tidak melaporkan (aset milik koruptor), sementara dia (kroni atau relasi) menguasai harta hasil kejahatan, pasti dipidana," tegas Castro. (tim redaksi Diksi)

BACA JUGA: Deretan Meme Banjir Samarinda, Dari Kam Hanyarkah hingga Pak Jaang Dimana

BACA JUGA: Aksi Sosial, Bubuhan Kopi Samarinda Seduhkan Kopi Untuk Korban Banjir

BACA JUGA: Cipayung Plus Kaltim Harap Jokowi-Prabowo Silaturahmi Satu Meja

Ikuti Facebook Diksi.co: 

You Tube Diksi.co: 

 

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya