Kasus Dugaan Penyimpangan Dana KONI Kutim Tunggu Waktu


person access_time 2 months ago remove_red_eyeDikunjungi 510 Kali
Kasus Dugaan Penyimpangan Dana KONI Kutim Tunggu Waktu

Status dugaan penyimpangan dana KONI Kutim saat ini tinggal menunggu penentuan sikap dari Kejati Kaltim/ Diksi.co

Mandeknya perkembangan kasus sejak terakhir kali pihak Kejati Kaltim lakukan pengambilan keterangan pada 2017 lalu. Dua tahun berjalan, tak ada kejelasan apakah kasus di-setop atau lanjut ke penyidikan.

Ditulis Oleh: DIKSI.co
17 Juli 2019

Kasus Dugaan Penyimpangan Dana KONI Kutim Tunggu Waktu

Isran Noor dan Kasmidi Bulang Telah Dimintai Keterangan

DIKSI.CO, SAMARINDA - “Oh mereka ini sudah sering ke sini,” ucap Arifin Arsyad, Plt Kepala Seksi Penerangan Hukum.

Rabu (17/7/2019), jam dinding di Kantor Kejati Kaltim Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang tepat masuk pukul 14.20 WITA, saat Ahmadi bersama rekan-rekan yang lain langkahkan kaki ke kantor lembaga kejaksaan itu.

Datang dengan 5 orang lainnya, Ahmadi yang mewakili Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim, duduk santai bersama 3 orang dari pihak Kejati Kaltim ketika berbicara pelan jelaskan kedatangan mereka.

FAM saat itu konfirmasi terkait beberapa penanganan kasus di Kejati Kaltim. Salah satunya  yakni dugaan penyimpangan dana hibah KONI Kutim untuk kegiatan Porprov Kaltim tahun 2010.

Kejelasan yang mereka tanyakan adalah mandeknya perkembangan kasus sejak terakhir kali pihak Kejati Kaltim lakukan pengambilan keterangan pada 2017 lalu. Dua tahun berjalan, tak ada kejelasan apakah kasus di-setop atau lanjut ke penyidikan.

Grafis Dugaan Penyimpangan Dana KONI Kutim/ Diksi.co

Sebagai informasi, untuk dugaan kasus penyimpangan dana hibah KONI Kutim, beberapa nama beken di Bumi Etam telah dimintai keterangannya di waktu-waktu berbeda.

Di Oktober 2017 lalu, Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang yang dimintai keterangan.

Selain itu, ada pula nama Isran Noor, Gubernur Kaltim saat ini, yang juga telah dimintai keterangan pada tahun yang sama.

Perihal mengapa Isran dimintai keterangan, tak lepas dari jabatan yang ia emban sebelumnya di KONI Kutim itu. Isran diketahui pernah menjabat sebagai Ketua KONI Kutim pada 2006-2010.

Jauh sebelum dua nama itu diminta keterangan lembaga kejaksaan, sudah ada sekitar 20 orang yang diminta keterangan perihal dugaan penyimpangan dana KONI Kutim itu.

“Kedatangan kami menanyakan proses penanganan kasus itu,” ucap Ahmadi kepada 3 perwakilan Kejati Kaltim, Muh. Sumartono, As. Intel Kejati Kaltim, Andri Tri Wibowo, Kasi Penyidikan, serta Arifin Arsyad, Plt Kepala Seksi Penerangan Hukum.

Tiga pihak Kejati Kaltim saat itu pun satu-persatu berikan tanggapan mereka terkait pertanyaan perkembangan penanganan yang diminta Ahmadi dkk.  

Sudah ada puluhan orang yang diminta keterangan, disebut membuat Kejati Kaltim telah selesai dalam proses pengumpulan barang bukti hingga pengumpulan keterangan. Hal ini membuat dugaan penyimpangan dana KONI Kutim ini akan segera dinaikkan ke tahapan selanjutnya.

“Prosesnya kan berjenjang. Dari proses tahapannya kami sudah finishing. Tinggal penentuan sikap. Apakah masuk ke tahapan penyidikan ataukah memang... Tim kan sudah menentukan sikap. Untuk pulbangket dan pengumpulan keterangan kami sudah selesai,” ucap Andri Tri Wibowo, Kasi Penyidikan yang saat itu duduk di samping Muh. Sumartono, As. Intel Kejati Kaltim.

Tiga perwakilan Kejati Kaltim, Muh. Sumartono, As. Intel Kejati Kaltim, Andri Tri Wibowo, Kasi Penyidikan, serta Arifin, Plt Kepala Seksi Penerangan Hukum (paling kiri)/ Diksi.co

Dihimpun tim redaksi Diksi.co, persoalan dugaan penyimpangan dana hibah KONI Kutim ini terindikasi duplikasi peruntukan.

Pada 2010, untuk laksanakan Porprov Kaltim, panitia menerima dua sumber dana, yakni APBD Murni Kutim 2010 sebesar Rp 3,8 Miliar, serta mendapatkan lagi aliran dana dari APBD Perubahan Kutim 2010 sebesar Rp 3,8 Miliar.

Teruntuk dana masuk APBD Murni Kutim 2010, saat itu berdasarkan laporan masuk ke Kejati Kaltim, KONI Kutim diketuai oleh Isran Noor.

Sementara untuk dana masuk APBD Perubahan Kutim 2010, KONI Kutim saat itu diketuai oleh Afdal Nanang (Ketua KONI Kutim periode 2010-2014).

Dari dua dana masuk itu, diduga ada satu SPJ (surat pertanggung jawaban) yang belum diserahkan.

“Itu laporannya seperti itu. Memang waktu itu, masih zamannya pak Isran. Laporannya seperti itu. (Soal SPJ belum diserahkan) saya kurang hapal inti laporannya. Intinya, tinggal tentukan sikap. Kalau memang tak ada bukti dihentikan. Kalau ada bukti dinaikkan (ke penyidikan). Atau bisa juga dialihkan ke instansi lain,” ujar Arifin Plt Penerangan Hukum Kejati Kaltim, dikonfirmasi via telepon Rabu malam (17/7/2019).

Ia juga membenarkan dua orang, Kasmidi dan Isran Noor telah dimintai keterangan.

“Ya, sekitar itu (2017). (Isran Noor) juga waktu itu (dimintai keterangan). Pokoknya sebelum tahapan Pilgub (dimintai keterangan). Waktu itu banyak yang dipanggil. Intinya kami memperjelas, kan ada yang melapor. Belum tentu laporannya benar, bisa juga laporannya tidak benar,” katanya.

Hingga berita ditulis, upaya Diksi.co untuk meminta tanggapan Kasmidi Bulang dan Isran Noor perihal hal tersebut masih belum buahkan hasil (*)

Grafis Dugaan Penyimpangan Dana KONI Kutim (2)/ Diksi.co

Mantan Kejati Kaltim: Pasti Ada Masalah

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Fadil Zumhana juga pernah mengomentari terkait kasus dugaan penyimpangan dana yang terjadi di Kabupaten Kutim itu.

Disebutnya pada 2017 lalu, ada dugaan korupsi akan hal itu.

“Ini proses penyelidikan, tindak pidana dugaan korupsi di Kutai Timur. Disana ada masalah, sedang diselidiki Kejaksaan Tinggi,” kata Fadil Zumhana kepada salah satu media di Kaltim.

Saat itupun ia membenarkan bahwa nama-nama yang diminta keterangan termasuk adalah Kasmidi Bulang, Wakil Bupati Kutim.

“Kalau diperiksa ini pasti ada masalah. Tapi masalahnya apa, ini kan sedang dalam proses penelitian. Saya tidak akan sampaikan substansi. Ada diperiksa di Kutim, Pak Kasmidi Bulang,” katanya.

“Di Kutai Timur ada beberapa proyek yang kami anggap ada penyimpangan,” katanya lagi. (*)

Hasil temuan terkait dugaan penyimpangan dana KONI Kutim/ Diksi.co

Castro: Lamban, Publik Bisa Nilai Dagang Kasus

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah (Castro)

“Semua ditentukan seberapa kuat barang bukti yang dimiliki penyidik. Kalau sudah banyak yang diperiksa, kan logika hukumnya sudah semakin kuat untuk masuk ke penyidikan. Yang paling penting, apakah ada peristiwa pidana atau tidak.

Kasus ini sudah lama, penyidik juga telah lama lakukan pekerjaan. Sangat aneh kalau tidak dibuka terkait statusnya sudah sampai mana.

Ada kecenderungan semakin lama ini ditahan, akan memberikan ruang transaksi. Banyak kasus korupsi itu, umumnya telalu lama di penyelidikan, itu justru jadi alat kompromi antara penyidik dan orang yang terperiksa.

Herdiansyah Hamzah. pengamat hukum Universitas Mulawarman/ Diksi.co

Pandangan publik bisa saja menjurus ke dagang kasus. Ini modus yang sering ditemui untuk kasus yang penyelidikannya tgerlalu panjang. Kasarnya eh ente kalau tak mau dilanjutkan kasusnya berani bayar berapa/ Dugaan publik itu bisa mengarah ke sana, dan itu tak bisa disalahkan mengingat lambannya proses itu sendiri.

Kalau memng buktinya kuat dan ada peristiwa pidana, segera dilanjutkan ke penyidikan sembari tetapkan tersangkanya”. (tim redaksi Diksi) 

BACA JUGA: Deretan Meme Banjir Samarinda, Dari Kam Hanyarkah hingga Pak Jaang Dimana

BACA JUGA: Aksi Sosial, Bubuhan Kopi Samarinda Seduhkan Kopi Untuk Korban Banjir

BACA JUGA: Cipayung Plus Kaltim Harap Jokowi-Prabowo Silaturahmi Satu Meja

Ikuti Facebook Diksi.co: 

You Tube Diksi.co: 

 

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya