Jaga Hutan Kaltim hingga Upaya Turunkan Emisi, Bank Dunia Siap Kucurkan Dana USS 110 Juta


person access_time 2 months ago remove_red_eyeDikunjungi 60 Kali
Jaga Hutan Kaltim hingga Upaya Turunkan Emisi, Bank Dunia Siap Kucurkan Dana USS 110 Juta

Hutan Kaltim/ Dok. DPRD Kaltim

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk program penurunan emisi gas rumah kaca melalui pencegahan deforestasi dan degredasi.

Ditulis Oleh: DIKSI.co
15 Mei 2019

DIKSI.CO, SAMARINDA - Bank Dunia mengalokasikan dana 110 Juta Dollar untuk jaga hutan di Kaltim.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk program penurunan emisi gas rumah kaca melalui pencegahan deforestasi dan degredasi.

Nantinya program ini menawarkan masyarakat sekitar hutan untuk tidak lagi bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencarian dan kehidupan.

Namun, bukan berarti masyarakat lalu tidak dapat mengakses hutan. Apabila masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan, maka masyarakat akan menerima insentif yang  besar.

Dampak yang akan ditimbulkan dari program ini adalah adanya kemungkinan konflik antar masyarakat desa maupun masyarakat adat yang salaing bersebelahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Daddy Ruhiyat menjelaskan pihaknya saat ini baru akan mengidentifikasi konflik yang akan timbul.

"Kami masih akan memetakan konflik yang akan timbul dari adanya program ini. Untuk meminimalisir adanya konflik primordial di desa-desa tersebut, kami juga menetapkan beberapa program," ungkapnya kepada awak jurnalis usai menjadi narasumber pada acara rencana pelaksanaan program penurunan emisi kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF),  di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu(15/5/2019).

"Program inti salah satunya, yakni pembentukan kampung iklim. Dari pembentukan kampung iklim ini, maka akan terinfentarisir potensi konflik yang akan muncul karena adanya program ini nantinya. Disitu juga wadah kita untuk berkoordinasi dan berkomunikasi," lanjutnya.

Guru besar Fakultas Kehutanan Unmul ini juga mengungkapkan, untuk meminimalisir adanya konflik adat program ini akan memfasilitasi seluruh desa dan masyarakat adat di sekitar hutan untuk adanya percepatan kepemilikikan wilayah adat.

"Kita juga mendorong adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPdes). Sehingga, dengan adanya itu semua akan menjadikan seluruh desa terorganisir dengan baik. Sehingga  potensi konfllik pun akan terbaca dengan baik," tambahnya

Ketika ditanyakan apakah tidak terlambat untuk mengidentifikasi adanya konflik di antar desa dan masyarakat adat, Daddy menyatakan tidak ada kata terlambat dalam menjalankan program untuk menyelesaikan permasalahan yang akan timbul. Sehingga, ia meyakini persoalan ini akan selesai dengan baik.

"Prinsipnya tidak ada kata terlambat daripada tidak sama sekali. Daripada, ketika ada konflik akan dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian. Sehingga, saat ini kami juga tengah menggodok soal sistem pembagian manfaat program. Nantinya, hal ini akan disepakati bersama-sama dengan seluruh mitra," tandasnya.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ema Rahmawati mengatakan bahwa  pihaknya sampai saat ini belum mengetahui jumlah konflik yang akan diselesaikan. Namun demikian ia mengungkapkan, akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui hal tersebut.

"Memang persoalan itu bukan bagian dari kami. Ada bagian lain yang menanganinya. Intinya, dalam pembayaran klaim program ini berbasis kinerja. Artinya, apabila desa dan masyarakat adat dapat mempertahankan lahan sebagai penyumbang carbon di daerahnya maka desa dan masyarakat adat tersebut akan mendapat insentif dari program ini. Kalau tidak ada yang diperbuat, ya tidak akan dapat manfaat," paparnya.

Terkait dengan pemberian insentif tersebut, Ema mengatakan, insentif bukan berarti pemberian uang atau pembagian uang secara merata kepada desa-desa. Insentif, dipaparkan olehnya, dapat berupa program atau kegiatan yang dapat memberikan efek peningkatan pembangunan di daerah penerima manfaat program.

"Bukan melulu harus uang ya dalam memberikan insentif kepada desa. Tapi, kita juga bisa memberikan program kepada desa tersebut. Total dana yang dialokasikan bank dunia untuk mensukseskan program ini di Kaltim, sebesar $110 juta. Dan pemberian dana ini akan diberikan sebanyak dua tahap," tuturnya. (tim redaksi Diksi)

BACA JUGA: Pelajar SMP Meninggal di Lubang Tambang Muara Kaman Kukar, Jadi Korban Keempat di Pemerintahan Isran Noor-Hadi Mulyadi

BACA JUGA: Profil Tsamara Amany Caleg Raih Suara Terbanyak di Singapura, Tetapi Gagal Lolos ke Senayan

BACA JUGA: Ketua KPPS di Samarinda Meninggal Dunia, Diduga Kelelahan saat Pemilu

Ikuti Facebook Diksi.co: 

 

You Tube Diksi.co: 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya