https://diksi.co/ads.txt

Jadi Narasumber di Diskusi Publik Kampus, Ketua KPU Samarinda Sebut Mahasiswa Bisa Bawa Perubahan di Pemilu


person access_time 1 month ago remove_red_eyeDikunjungi 97 Kali
Jadi Narasumber di Diskusi Publik Kampus, Ketua KPU Samarinda Sebut Mahasiswa Bisa Bawa Perubahan di Pemilu

Suasana Diskusi Publik Kopi Mulawarman yang diselenggarakan oleh BEM KM Unmul di Gedung Bundar Fakultas Pertanian Unmul, Senin (9/12/2019)/ Diksi.co

Mengusung tema 'Kesiapan Kaltim Menyambut Pemilihan Serentak 2020', kegiatan yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) ini berlangsung di gedung bundar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Samarinda, berlangsung sejak pukul 09.00 pagi.

Ditulis Oleh: DIKSI.co
09 Desember 2019

DIKSI.CO, SAMARINDA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Firman Hidayat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi publik  Kopi Mulawarman, Senin (9/12/2019).

Tak hanya Firman, turut hadir pula narasumber lain, seperti Bagus, perwakilan kepolisian daerah (Polda) Kaltim dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unmul, Moh. Taufik.

Mengusung tema 'Kesiapan Kaltim Menyambut Pemilihan Serentak 2020', kegiatan yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) ini berlangsung di gedung bundar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Samarinda, berlangsung sejak pukul 09.00 pagi.

Dalam kesempatan yang diberikan Firman menyampaikan bahwa peran mahasiswa terhadap kontestasi politik di tahun depan sangatlah berpengaruh besar, apalagi dalam penentuan proses demokrasi.

Menurutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan mestinya bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam memilih calon pemimpin daerah.

"Peran mahasiswa sangat penting dalam proses demokrasi, apalagi kalau berbicara tentang pemilihan Wali Kota, tentu peran mahasiswa jauh lebih besar lagi. Karena kaum intelektual bisa menjadi hal yang bisa saja menentukan proses demokrasi. Mahasiswa adalah salah satu sektor yang akan kami sisir juga, mereka juga bagian dari pemilih, perlu adanya pemahaman, tapi karena pemikiran yang intelektual tentu mereka sudah secara sadar akan datang ke TPS dan memilih calon yang dianggap sesuai dengan hati nurani mereka. Ini yang coba kami tangkap dan berharap, pemahaman seperti ini yang bisa ditularkan ke warga sipil yang lain, karena mahasiswa dengan seluruh dan kemampuan yang dimiliki pasti bisa membawa perubahan di pemilu nanti," ujarnya.

Iklan Apri Gunawan/ Diksi.co

Tak luput dari pertemuan tersebut, Firmas disinggung soal anggaran yang digunakan oleh KPU dalam pelaksanaannya. Salah satu mahasiswa menanyakan tentang kisaran dana yang diterima oleh KPU dan bagaimana komitmen mereka dalam menjalankan pemilihan umum yang akan datang. Firman pun positif dalam menanggapi.

"Dana pilkada bukan milik KPU, jadi semua bisa memantau yang kami terima sekaligus memiliki beban berat, ujungnya mengkonversi dengan pemimpin yang sesuai dengan calon nanti, tentunya dengan harapan bersama. Kami dari KPU tentunya tidak ingin terjebak dengan menutupi anggaran, kami sadar ini adalah uang pemerintah dan harus dipertanggungjawabkan, makan 1 rupiah saja siap-siap berurusan dengan hukum. Kami sudah berkomitmen terbuka, yakinlah kalau tidak digunakan pasti akan kami kembalikan, tidak akan kami gunakan untuk foya-foya," ujarnya.

"Kami mengajukan sudah sesuai dengan rancangan anggaran dan kami akan konsisten dengan itu. Kalaupun memang ada perubahan tetap menjadi kesepakatan bersama, tetap meminta persetujuan dari pemilik, yaitu pemerintah kota Samarinda. APBD yang kami terima totalnya Rp 56 miliar. Proses pencairannya tidak langsung seluruhnya, tapi sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri, itu awalnya 40 persen, kemudian 50 persen dan terakhir 10 persen. Untuk pertanggungjawabannya, 3 bulan setelah pengambilan sumpah wali kota terpilih. Prinsip kami semakin banyak yang mengawasi pemanfaatan dana rakyat ini, kami akan semakin hati-hati," lanjutnya kemudian. 

Dosen Fisip Unmul yang juga mantan Ketua KPU Kaltim, Moh. Taufik, ikut memberikan tanggapannya. Ia sebut peran mahasiswa dalam menyongsong pemilihan umum adalah dengan menjadi pemersatu diantara kalangan masyarakat. Dirinya mengungkapkan adanya pemilu pasti akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat, hal inilah yang menjadi ruang bagi mahasiswa dalam meredam perpecahan di masyarakat.

"Pemilu ini memang pertarungan elit, juga mengakibatkan perdebatan di publik. Mahasiswa pemersatu di pemilu, kalau ada perpecahan ya fungsi mahasiswa sebagai sosial kontrol harus bisa menjaga. Mahasiswa menjadi bagian dari solusi masyarakat, ikut terlibat dalam politik itu harus," tuturnya.

Sementara itu dari pihak mahasiswa, Sidik mengharapkan pemimpin yang akan lahir dari kontestasi politik nanti bisa menjadi harapan masyarakat. Tak lupa, mahasiswa dikatakan Sidik, akan terus mengawal jalannya pesta demokrasi di tahun 2020 mendatang hingga terpilihnya pemimpin baru yang menjadi kepala daerah, agar bisa berkomitmen dengan janji yang diberikan.

"Kami mahasiswa sudah sepakat degan jalur mahasiswa. Bahwasanya kami akan memilih jalan radikal, artinya radikal dengan intelektual kami. Kami sepakat ingin menjadi mahasiswa yang kritis terhadap beberapa permasalahan termasuk kontestasi politik. Setiap ada pemilihan, pasti membutuhkan anggaran yang besar. Jangan sampai dengan biaya yang besar itu, tidak menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat. Kami ingin pemimpin yang lahir nanti dalam pemilu atas dasar keresahan masyarakat. Kami juga siap mengawal dari awal sampai akhir proses pemilu ini hingga terpilihnya nanti, agar pemimpin ini bisa berkomitmen dengan janji-janjinya. Kami tidak ingin adanya kepentingan politik maupun kelompok dari calon pemimpin nanti," ucapnya. (tim redaksi Diksi) 

Iklan Saefuddin Zuhri/ Diksi.co



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya