DPRD Kaltim Dituding Masuk Angin di Hak Interpelasi, F-PDI Perjuangan: Banteng Maju Terus


person access_time 3 weeks ago remove_red_eyeDikunjungi 328 Kali
DPRD Kaltim Dituding Masuk Angin di Hak Interpelasi, F-PDI Perjuangan: Banteng Maju Terus

Ananda Emira Moeis, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim/ Diksi.co

Wacana penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Kaltim terkait polemik penempatan Sekprov Kaltim belakangan terkesan mengalami kemunduran. Hal ini terlihat belum juga ada kejelasan dalam agenda Banmus terkait paripurna interpelasi.

Ditulis Oleh: DIKSI.co
15 November 2019

DIKSI.CO, SAMARINDA - Wacana penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Kaltim terkait polemik penempatan Sekprov Kaltim belakangan terkesan mengalami kemunduran.

Hal ini terlihat belum juga ada kejelasan dalam agenda Banmus terkait paripurna interpelasi.

Sejumlah kalangan menilai wacana hak interpelasi hanya gertak sambal.

"DPRD melempem menjalankan fungsi pengawasannya. Bahkan hanya untuk bertanya kepada Gubernur melalu hak interpelasi pun tak sanggup, alias masuk angin. Dewan bisa dianggap berada dibawah kendali Gubernur," kata Herdiansyah Hamzah, pengamat hukum Universitas Mulawarman beberapa waktu lalu.

Iklan Apri Gunawan/ Diksi.co

Hal ini mendapat tanggapan dari Fraksi PDI Perjuangan. Ananda Emira Moeis selaku ketua fraksi mengaku tetap melanjutkan wacana hak interpelasinya. 

" Fraksi PDIP masih konsisten dengan wacana interplasi bersama kawan-kawan yang kemarin. Kita terus mendesak agar pimpinan mengagendakan di paripurna berikutnya," ungkap Ananda Emira Moeis.

Perempuan yang akrab disapa Nanda ini mengaku fraksinya tidak sendirian.

"Selain PDI Perjuangan, ada F. PKB, F. PPP, F.Golkar, dan F.PKS," lanjutnya.

Disinggung DPRD yang terkesan masuk angin, Nanda membantah tegas.

"Kita nggak tau kalau ada yang masuk angin, sebut aja sekalian siapa namanya, biar masyarakat yang menilai. Tapi Banteng tetap maju terus. Itu hak yang melekat di kita kok," tegasnya.

Nanda menambahkan sikap PDI Perjuangan bukan tanpa alasan. Partainya menyayangkan sikap Gubernur yang tidak menjalankan keputusan Presiden.

"Sudah Keppres, dilantik Mendagri juga, harus dilaksanakan. Pak Presiden itu dipilih rakyat, kalau Gubernur melawan keputusan Presiden, berarti melawan pilihan rakyat. Lagian itu aturan, Gubernur wajib melaksanakannya," pungkas Ananda Emira Moeis. (tim redaksi Diksi) 

Iklan Saefuddin Zuhri/ Diksi.co

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya