Dianggap Ilegal dan Langgar Perda, Ketua DPRD Balikpapan Bakal Cari Solusi Keberadaan POM Mini


person access_time 3 weeks ago remove_red_eyeDikunjungi 124 Kali
Dianggap Ilegal dan Langgar Perda, Ketua DPRD Balikpapan Bakal Cari Solusi Keberadaan POM Mini

Ketua DPRD Balikpapan (baju biru)/ Diksi.co

Untuk itu dalam waktu dekat ini, pihaknya berjanji akan memfasilitasi aspirasi atau keinginan para pengusaha lokal tersebut untuk segera dilakukan pembahasan serius antara DPRD, Pemkot dan Pertamina. 

Ditulis Oleh: DIKSI.co
25 Juni 2019

DIKSI.CO. BALIKPAPAN - Sempat menjadi sorotan di berbagai daerah di Indonesia terkait menjamurnya usaha POM Mini termasuk di Balikpapan, turut membuat ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh angkat bicara.

Menurut politisi partai Golkar ini, meski di satu sisi keberadaan POM Mini di Balikpapan melanggar Perda 10 tahun 2017 tentang ketertiban umum, namun disatu sisi lainnya juga sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan BBM.

Terlebih terhadap kemajuan para pelaku usaha mikro kecil lokal di Balikpapan.

Untuk itu dalam waktu dekat ini, pihaknya berjanji akan memfasilitasi aspirasi atau keinginan para pengusaha lokal tersebut untuk segera dilakukan pembahasan serius antara DPRD, Pemkot dan Pertamina. 

"Saat ini juga kami tengah konsolidasikan dengan Pertamina. Yang pasti mereka memerlukan izin. Regulasinya nanti seperti apa dari Pertamina dan Pemkot seperti apa. Untuk di pemerintah daerah sendiri memang belum ada. Ini yang nantinya coba kita perjuangkan nantinya terkait regulasi," katanya, Selasa (25/6/2019). 

Menurut Abdulloh tidak ada bedanya SPBU dan POM Mini sepanjang memenuhi syarat keperuntukannya, dan tentunya tidak ada masalah.

"Sebagai wakil rakyat saya sangat setuju masyarakat Balikpapan yang menciptakan usaha termasuk dengan usaha POM Mini ini. Daripada mereka tidak mempunyai pekerjaan hingga akhirnya menjadi pelaku-pelaku tindak kriminalitas", terang Abdulloh.

Seperti diketahui sebelumnya Satpol PP sempat menindak ratusan para pelaku usaha Pom Mini lantaran keberadaan usaha  ini dianggap ilegal dan juga melanggar peraturan daerah.

Sementara itu, Kepala UPTD Meterologi Kota Balikpapan Jajuli mengungkapkan pelaku usaha Pom Mini di Balikpapan diketahui belum memenuhi aturan standar yang berlaku.

Maksudnya, dari sisi meteorologi, penjualannya tidak sesuai aturan. Selain itu, alat pompa ukur yang dipakai tidak bertanda tera sah dari meteorologi, artinya tidak memenuhi standar. (tim redaksi Diksi) 

BACA JUGA: Deretan Meme Banjir Samarinda, Dari Kam Hanyarkah hingga Pak Jaang Dimana

BACA JUGA: Aksi Sosial, Bubuhan Kopi Samarinda Seduhkan Kopi Untuk Korban Banjir

BACA JUGA: Cipayung Plus Kaltim Harap Jokowi-Prabowo Silaturahmi Satu Meja

Ikuti Facebook Diksi.co: 

You Tube Diksi.co: 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya