DIKSI.CO, SAMARINDA - Persoalan bantuan sosial masyarakat (BSM) oleh Pemprov Kaltim diakuti belum tersosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

Dosen Universitas Mulaawrman, Herdiansyah Hamzah pun membenarkan persoalan data detail penerima bansos di Kaltim, belum lah jelas tersampaikan. 

"Iya, benar. Saya juga tidak dapat data secara detail daftar penerima bansos di Kaltim. Padahal salah satu syarat agar terhindar dari korupsi, maka bantuan sosial ini mesti terbuka dari hulu ke hilir. Mulai dari proses penentuan kriteria, pendataan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban. Yang selalu disampaikan ke media kan hanya total penerima bansos yang mencapai 60 ribuan. Tapi tidak pernah diuraikan lebih jauh mengenai daftar penerimanya," ujarnya, Senin (19/7/2021). 

"Setidaknya ada semacam database tunggal yang dipublikasikan oleh pemerintah, sehingga publik juga mudah mengecek, apakah memang penerima bansos benar telah memenuhi kriteria. Bahkan kriteria sendiri kan sebenarnya masih debatable. Dalam kondisi ini, partisipasi publik benar-benar dibutuhkan dalam kondisi darurat macam ini. Jika tidak, maka penumpang gelap juga akan mudah menjarah hak rakyat melalui bansos ini," lanjutnya lagi. 

Ie jelaskan lagi, larena proses yang tidak terbuka dan transparan, maka publik juga akan sulit mengawasi. Indikasi penyimpanganpun sulit untuk dihindari. Pemrintah bahkan meragukan datanya sendiri, sampai harus menunggu hasil audit BPK terlebih dahulu.

Selain itu, jika perkara penyaluran bansos ini tak dikelola transparan, potensi korupsi akan semakin besar. 

"Padahal hasil audit tahap pertama itu, sama sekali tidak berhubungan langsung dengan tahap kedua yang direncanakan ini. Kalau saja sistem pengawasan internal pemerintah berjalan dengan baik, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keragu-raguan pemerintah terhadap data ini, menunjukkan manajemen dan tata kelola yang buruk dan amburadul. Padahal data ini vital, terlebih dalam kondisi sekarang. Dana selama perkara data ini tidak dikelola dengan baik dan transparan, maka potensi korupsi juga akan semakin besar," ujarnya.