Belum Dapat Dukungan Fraksi, Castro Minta Hak Interpelasi Tak Jadi Alat Tawar Menawar


person access_time 10 months ago remove_red_eyeDikunjungi 216 Kali
Belum Dapat Dukungan Fraksi, Castro Minta Hak Interpelasi Tak Jadi Alat Tawar Menawar

Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah/ Diksi.co

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, jangan sampai wacana hak interpelasi ini jadi anggapan dewan tak berani. Ibarat bunga yang layu sebelum berkembang, kalah sebelum bertanding. 

Ditulis Oleh: Yudi Syahputra
23 Januari 2020

DIKSI.CO, SAMARINDA - Rencana hak interpelasi yang sebelumnya diajukan oleh Anhar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda asal fraksi PDI Perjuangan masih belum mendapatkan persetujuan dari sejumlah fraksi. 

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, jangan sampai wacana hak interpelasi ini jadi anggapan dewan tak berani. Ibarat bunga yang layu sebelum berkembang, kalah sebelum bertanding. 

"Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai wacana interpelasi ini hanya dijadikan alat tawar menawar," ujar dosen Universitas Mulawarman yang akrab disapa Castro, Rabu (22/1/2020).

Disebutkan, kalau memang anggota DPRD Samarinda punya keseriusan dan berani mengajukan hak interpelasi, secara teknis tidak terlalu sulit. 

Dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) huruf b UU 23/2014, cukup diajukan oleh 7 orang dari 45 anggota DPRD, dan lebih dari satu fraksi. 

"PDIP sendiri sebagai partai asal pengusul, punya 9 orang anggota. Lebih dari cukup. Artinya tinggal mencari 1 orang dari fraksi lain," ungkap Castro.

Bagi Castro, nampaknya hak interpelasi ini masih tabu dalam dinamika politik di daerah. Padahal substansi interpelasi adalah untuk meminta keterangan Walikota soal kebijakan penanganan banjir yang selama ini dianggap tidak berhasil. 

"Sepertinya nyali DPRD ciut gara-gara dibilangin besaran anggaran banjir dalam APBD itu, adalah buah kesepakatan bersama antara DPRD dan walikota," ujar dia.

"Padahal mengurai kebijakan banjir itu kan bukan hanya soal kebijakan anggaran, tapi juga soal eksekusinya. Itu yang tidak dipahami," lanjutnya.

Menurut Castro, usulan interpelasi ini sudah tepat, DPRD nya saja yang terlalu lamban. Tegasnya, tidak punya keberanian yang cukup untuk lebih serius mengajukan interpelasi, yang notabene memang bagian dari metode pengawasannya. 

Soal masa jabatan yang singkat, menurutnya itu bukan menjadi alasan yang rasional mengagalkan hak interpelasi.

"Apalagi waktunya juga nggak panjang, 2-3 bulan saya rasa cukup, asal serius dikerjakan," pungkasnya. (tim redaksi Diksi) 

Iklan Saefuddin Zuhri/ Diksi.co

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya