3 Akademisi Unmul Dapat Teror, Handphone Terus Berdering hingga 1 Jam


person access_time 1 week ago remove_red_eyeDikunjungi 904 Kali
3 Akademisi Unmul Dapat Teror, Handphone Terus Berdering hingga 1 Jam

Ilustrasi teror via telepon

Di Kaltim, 3 akademisi Unmul, yakni Herdiansyah Hamzah, Mahendra Putra Kurnia, dan Haris Retno juga alami hal demikian. 

Ditulis Oleh: DIKSI.co
11 September 2019

DIKSI.CO, SAMARINDA - Tak hanya akademisi dari luar Kaltim yang mendapat teror usai gencarnya mendukung penolakan revisi UU KPK, akademisi di Kaltim juga dapatkan hal yang sama. 

Diberitakan dari Tempo.co, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mendapatkan teror setelah banyak bicara menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK. Dia mengatakan beberapa hari ini mendapatkan ratusan panggilan telepon dari nomor tak dikenal, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Teman-teman hari ini mengalami gangguan telepon yang luar biasa," kata dia dalam diskusi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 11 September 2019, dikutip dari Tempo.co. 

Zainal menuturkan, hari ini saja dirinya mendapatkan puluhan telepon dari nomor tak dikenal. Nomor yang meneleponnya ada yang berasal dari Inggris, dan negara lain. "Tidak saya angkat karena berbahaya," kata dia.

Menurut Zainal, bukan cuma dirinya yang mengalami teror tersebut. Sedikitnya ada 10 akademisi yang juga mendapatkan teror dari nomor tak dikenal. Di antaranya, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan dosen UGM Rimawan Pradiptyo. Akun WhatsApp Rimawan bahkan diretas. Peretas tak dikenal mensabotase akun milik pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini untuk menyebarkan konten dukungan terhadap revisi UU KPK.

Di Kaltim, 3 akademisi Unmul, yakni Herdiansyah Hamzah, Mahendra Putra Kurnia, dan Haris Retno juga alami hal demikian. 

Ketiganya adalah akademisi Unmul yang masuk grup dosen lintas perguruan tinggi tolak revisi UU KPK.

Lantas, bagaimana pola teror yang didapat, ikut Diksi.co konfirmasi kepada Mahendra Putra Kurnia, Dekan F. Hukum Unmul. 

"Ya, saya dapat telepon dari nomor telepon yang tidak dikenal. Nomornya berbeda-beda," ucap Mahendra, Rabu (11//9/2019). 

Panggilan telepon dari nomor tak dikenal itu, berlangsung hingga hampir satu jam. 

"Itu sekitar jam 2 -3 sore tadi. Handphone saya terus berdering. Saya tidak angkat, karena memang merasa tidak ada hubungan dengan nomor yang tertera di layar HP," ucapnya. 

Hal serupa ini juga dialami oleh Herdiansyah Hamzah dan Haris Retno. 

"Ya, saya dan bu Retno juga sama (dapat teror telpon)," ucapnya. 

Diksi.co juga dapatkan tangkapan layar dari nomor tak dikenal tersebut. 

Dari layar, tertera New Jersey yang merupakan asal dari nomor tersebut. 

Tangkapan layar teror telepon yang didapat akademisi Unmul/ IST

Diketahui, revisi UU KPK saat ini terus mendapat penolakan dari pihak akademisi perguruan tinggi. 

Dilansir dari Jawapos.com, ribuan dosen dari 32 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ribuan dosen itu menilai, revisi UU KPK melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.

“Dukungan aksi dosen lintas perguruan tinggi hingga kini total 1.753 dosen dari 32 universitas,” kat Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo salah satu koordinator dalam keterangannya, Selasa (10/9).

Rimawan memyampaikan, wacana revisi UU KPK dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Padahal KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi. “Penanggulangan korupsi adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi,” tegas ekonom ini. (*) 

Iklan Apri Gunawan/ Diksi.co

5 Poin yang Diduga Melemahkan KPK 

Sebagai informasi, rancangan revisi UU KPK menuai kritik. Sejumlah pihak angkat bicara bahwa poin-poin revisi tersebut justru bakal melemahkan KPK.

Apa saja poin yang dimaksud?

1. KPK tak lagi independen

Salah satu poin revisi UU KPK mengatur tentang kedudukan KPK yang berada pada cabang eksekutif.

Dengan kata lain, jika revisi undang-undang ini disahkan, KPK akan menjadi lembaga pemerintah.

"Penataan kelembagaan KPK dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, di mana dinyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (regeringsorgaan–bestuursorganen)," demikian bunyi penjelasan umum rancangan revisi UU KPK.

Adapun status KPK selama ini bukan bagian dari pemerintah, melainkan lembaga ad hoc independen.

Kendati demikian, berdasarkan revisi UU KPK, meski nantinya berstatus lembaga pemerintah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK bersifat independen.

Namun, jika revisi UU KPK ini disahkan, pegawai KPK ke depan akan berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Dengan demikian, mereka harus tunduk pada Undang-Undang ASN.

2. Dimonitor dewan pengawas

Revisi Undang-Undang menyebutkan pembentukan dewan pengawas KPK.

Setidaknya, ada tujuh pasal yang khusus mengatur tentang dewan pengawas tersebut, yaitu Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G.

Berdasarkan Pasal 37A, dewan pengawas dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Dewan pengawas bersifat nonstruktural dan mandiri. Anggota dewan pengawas berjumlah lima orang dengan masa jabatan empat tahun. Seseorang dapat menjadi dewan pengawas apabila ia berusia minimal 55 tahun dan tidak tergabung dalam partai politik.

Dewan pengawas dipilih oleh DPR berdasar usulan presiden. Adapun presiden dalam mengusulkan calon anggota dewan pengawas dibantu oleh panitia seleksi (pansel).

Selain mengawasi tugas dan wewenang KPK, dewan pengawas berwenang dalam 5 hal lainnya.

Pertama, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Kedua, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Selain itu, bertugas melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

Iklan Saefuddin Zuhri/ Diksi.co

3. Izin untuk menyadap 

Jika selama ini KPK bebas melakukan penyadapan terhadap terduga tindak pidana korupsi, dalam rancangan Undang-Undang KPK, disebutkan bahwa lembaga antirasuah itu harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas sebelum menyadap.

Setelah kantongi izin, KPK dapat melakukan penyadapan maksimal selama tiga bulan sejak izin diberikan.

Penyadapan yang telah selesai juga harus dipertanggungjawabkan ke pimpinan KPK serta dewan pengawas paling lambat 14 hari setelah penyadapan selesai.

Hasil penyadapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12D, bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan korupsi.

Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan segera.

4. Terbitkan SP3

Salah satu poin dalam revisi Undang-Undang KPK ini ialah kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

SP3 diterbitkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 yang berbunyi, "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun". 

Penghentian penyidikan dan penuntutan nantinya harus dilaporkan ke dewan pengawas KPK dalam jangka waktu satu pekan terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Namun demikian, jika ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan, pimpinan KPK dapat mencabut surat SP3.

5. Asal penyelidik dan penyidik

Draf revisi UU KPK ini juga mengatur soal asal penyelidik dan penyidik. Dalam UU KPK yang saat ini berlaku, tidak ditegaskan bahwa penyelidik KPK harus berasal dari Polri.

Namun, dalam revisi UU Pasal 43 disebutkan bahwa penyelidik harus diangkat dari Kepolisian RI. 

Sementara itu, mengenai penyidik yang diatur dalam Pasal 45, UU yang saat ini berlaku menyebutkan bahwa penyidik KPK adalah yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

UU revisi mengatur lebih jelas ketentuan tersebut, bahwa penyidik diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (*)

BACA JUGA: Raja Naga Kena Tegur Mendagri

BACA JUGA: Hoaks Piala Dunia dan Pemindahan Ibu Kota

BACA JUGA: KPK Bidik Aset Rita di Kukar dan Samarinda

BACA JUGA: PNS Aktif Diburu Jaksa

BACA JUGA: Kasus Dugaan Penyimpangan KONI Kutim Tunggu Waktu

Ikuti Facebook Diksi.co: 

You Tube Diksi.co: 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya