Manggar Baru Minim Sekolah, DPRD Balikpapan Harap Pemkot Dapat Anggarkan Pembangunan Sekolah

DIKSI.CO, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti fasilitas pendidikan di wilayah kelurahan Manggar Baru Balikpapan Timur yang masih minim dibandingkan kelurahan lainnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Yohanes Patiung, mengatakan pemenuhan fasilitas pendidikan khususnya di Manggar Baru merupakan hak masyarakat untuk dapat dinikmati.

Terlebih jumlah pendaftar sekolah dan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi polemik setiap tahunnya, karena fasilitas yang kurang.

"Janji pemerintah di tahun 2023 sudah ada perencanaan, memang baru sebatas kajian DED tapi kami harap segera realisasi. Karena warga selalu saja bertanya kapan ada sekolah di wilayah mereka," ujarnya Selasa (20/9/22).

DED merupakan perencanaan yang lebih rinci dan lengkap dalam bentuk gambar beserta spesifikasinya yang siap dilaksanakan di lapangan. Hasil DED bisa dijadikan dokumen lelang.

Ia meminta agar Pemerintah Kota Balikpapan mau mendengar aspirasi masyarakat terkait pembangunan di Manggar Baru ini, walaupun masih harus menunggu giliran untuk anggarannya.

Namun ia berharap agar permasalahan anak sekolah yang masih terjadi tiap tahunnya dapat diselesaikan segera, agar pemerataan terjadi di seluruh daerah di Kota Balikpapan.

"Memang tiap tahun selalu soal anak sekolah ada di mana-mana. Mudah-mudahan lah pemerintah kota mau mendengarkan keluhan masyarakat khususnya Manggar Baru," ujarnya.

Menurutnya Balikpapan Timur memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan, dan prosesnya bisa dilakukan secara bertahap agar tidak membebani keuangan daerah. (Advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button