DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemerintah harus kerja eksta menghadapi Covid-19 yang masih merebak hingga saat ini.
Tidak hanya pemerintah pusat, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota diharap mampu melakukan penanganan secara maksimal menghentikan sebaran Covid-19.
Penanganan Covid-19 di Kaltim, mendapat sorotan dari para legislator di DPRD Kaltim.
Salah satunya datang dari Bagus Susetyo, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim. Bagus mengingatkan agar silpa tahun 2020 tidak terulang di penganggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 ini.
Tahun lalu, Pemprov Kaltim melakukan refokusing anggaran guna penanganan corona hingga Rp536 miliar.
Sayangnya hingga akhir tahun tersisa kurang lebih Rp200 miliar yang terpaksa harus menjadi silpa lantaran tidak terserap.
Agar tidak terulang, Pemprov Kaltim diminta lebih cermat melakukan pengangaran, bahkan jika perlu turut membantu kebutuhan penanganan Covid-19 di kabupaten/kota.
"Provinsi sebenarnya dananya cukup longgar, sifatnya koordinasi. Karena Pemprov Kaltim tidak punya wilayah, coba sebenarnya rapat dengan kabupaten/kota se Kaltim. Apa yang mereka perlukan, kan tinggal dibantu," kata Bagus, Kamis (12/8/2021).
Bantuan pemprov ke kabupaten/koya diperlukan, mengingat anggaran dari daerah yang terbatas
"Sempat dari Pemkot Samarinda mengajukan permohonan bantuan. Karena memang kabupaten/kota terbatas anggarannya. Sehingga yang harus turun itu Pemprov Kaltim," jelasnya.
Menurut Bagus, banyak hal yang bisa dilakukan Pemprov Kaltim ke daerah, mulai dari penambahan alat tes PCR untuk memaksimalkan tracing, juga penyediaan obat-obatan.
"Jangan sampai kembali silpa seperti anggaran refokusing tahun 2020, hampir Rp200 miliar yang tidak terpakai," paparnya.
"Mestinya habiskan saja, karena itu memang dianggarkan untuk penanganan Covid-19. Bantulah kabupaten/kota," sambungnya.
Permasalahnya menurut Bagus, hingga saat ini pihaknya di DPRD Kaltim belum mengetahui berapa anggaran penanganan Covid-19 Kaltim untuk tahun 2021 ini.
DPRD masih menunggu penjelasan dari pemprov mengenai realisasi hingga plot anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Anggaran tahun ini yang masih kami tunggu, realisasinya sudah berapa, rencana anggarannya berapa. Ini kami tunggu. Jadi kami di DPRD ini tidak tahu," tegasnya.
Fraksi Gerindra telah menyampaikan usulan ke pimpinan DPRD Kaltim guna melakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltim, untuk penjelasan anggaran tersebut.
Terlebih Fraksi Gerindra juga menekankan agar Pemprov Kaltim turut membantu kebutuan penanganan Covid-19 kabupaten/kota.
"Kami di DPRD Kaltim, kami juga minta jangan terlalu pelit-pelit, karena dananya ada. Tinggal bantu saja kabupaten/kota, mana fasilitas kurang, mana tracing terbatas, kan anggaran terbatas kabupaten/kota itu," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
