DIKSI.CO, SAMARINDA - DPRD dan Pemkab Penajam Paser Utara, hingga 30 November 2021 lalu, belum juga melakukan persetujuan APBD 2022.

Sesuai deadline Kemendagri, pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota wajib melakukan persetujuan APBD 2022, dengan batas akhir 30 November 2021.

Alhasil, hingga pekan pertama Desember ini, APBD PPU yang dicanangkan Rp1,16 triliun masih dibahas oleh Banggar DPRD dan TAPD PPU.

Dikonfirmasi terkait pengesahan APBD PPU 2022, Abdul Gafur Masud, Bupati Penajam Paser Utara, menyampaikan dirinya optimis bisa menyelesaikan persetujuan APBD pada 15 hari perpanjangan.

"APBD 2022 target tanggal 15 Desember, kami masih melihat ketentuan-ketentuan dari DPRD dengan Pemkab PPU," ungkap AGM, ditemui di Samarinda, Senin (6/12/2021).

Keterlambatan persetujuan APBD 2022, disinyalir lantaran belum satu suaranya DPRD dan Pemkab PPU terkait pokok pikiran (pokir).

Pemkab menginginkan pokir dewan juga digunakan untuk membayar utang proyek PPU kepada kontraktor.