Perusda mendapat garis bawah dari BPK RI, diantaranya MBS, Perusda Ketenagalistrikan, PT MMP dan PT Agro Kaltim Utama.

Tak kurang 1.000 lebih kader partai pemenang pemilu 2019 ini dipastikan bakal meramaikan pesta demokrasi lima tahun sekali ini.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim kembali menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim tahun 2019 ditargetkan selesai awal bulan Juli ini.

Perwakilan Fraksi PDI-P, Veridiana Huraq Wang dalam pemandangan umum yang disampaikannya meminta kepada pemerintah provinsi untuk membubarkan perusda - perusda di Kaltim yang tidak produktif.

Laporan hasil dari reses tersebut nantinya akan disampaikan  kepada pemerintah daerah (Pemprov Kaltim)  untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses pembangunan.