Bukan sekali, tetapi dua kali Kementerian Dalam Negeri buat surat terkait polemik Sekretaris Provinsi di Kaltim yang tak kujung selesai. Satu surat teguran kepada Gubernur Kaltim, dan satu lagi surat penghentian adiministrasi dokumen dari dan terhadap Pemprov Kaltim.

Surat ditujukan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Para Kepala Badan, Sekretaris BNPP serta Karo/ Kapus di Lingkup Setjen.

Dua sikap berbeda ditunjukkan dalam proses pembahasan APBD P Kaltim 2019. Kedua sikap berbeda itu ditunjukkan pemerintah pusat, melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dan legislatif serta eksekutif di Kaltim.  

Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun menanggapi wacana yang beredar terkait adanya kemungkinan Rancangan Peraturang Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim akan ditolak oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berjalan waktu, bukannya klir, persoalan makin ruwet. Pasalnya, keputusan Isran Noor yang tetap tak gunakan jasa Abdullah Sani itu berbuah surat teguran dari Mendagri. 

Belum juga difungsikannya Abdullah Sani sebagai Sekda Kaltim definitif oleh Gubernur Kaltim  membuat Kemendagri berikan surat teguran kepada Isran Noor. 

Adanya jawaban dari Kapuspen itu kemudian Diksi.co konfirmasi kepada dua pihak terkait, yakni Ketua DPRD Kaltim, M. Syahrun serta Gubernur Kaltim Isran Noor. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Bahtiar menyampaikan bahwa Raperda APBD Perubahan Kaltim 2019 sudah pasti akan ditolak oleh Kemendagri jika dalam prosesnya tidak sesuai aturan. 

Nama Wakil Wali Kota Samarinda, M. Barkati telah dikukuhkan DPRD Samarinda sebagai Wawali Samarinda pada Kamis (25/7/2019) lalu.  Namun, hingga masuk pertengahan Agustus ini, Surat Keputusan (SK) Penetapan Barkati sebagai Wawali Samarinda masih belum diterima oleh Biro Hukum Pemprov Kaltim. 

Dalam surat edaran tersebut ada salah satu poin yang menjelaskan tentang penggunaan baju dan celana/rok khusus pada hari Kamis.