Survei tersebut hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya.

Adalah Diklat (Pendidikan dan Latihan) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diagendakan Kemendagri bekerjasama dengan Mabes Polri yang ia lakukan. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurutnya, KPI harus hidup di masyarakat layaknya pers yang berperan sebagai pilar ke empat demokrasi.

Acara orientasi bagi 55 Anggota DPRD Kaltim tersebut digelar sejak Selasa (8/10/2019) hingga Kamis (10/10/2109).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan, tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah jelas, yaitu Badan yang tugasnya merumuskan arah kebijakan dari Ideologi Pancasila dan tentu di dalam BPIP itu sendiri diisi oleh para negarawan dan orang-orang yang tidak usah diragukan lagi integritasnya, kompetensi dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila.

Bukan sekali, tetapi dua kali Kementerian Dalam Negeri buat surat terkait polemik Sekretaris Provinsi di Kaltim yang tak kujung selesai. Satu surat teguran kepada Gubernur Kaltim, dan satu lagi surat penghentian adiministrasi dokumen dari dan terhadap Pemprov Kaltim.

Surat ditujukan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Para Kepala Badan, Sekretaris BNPP serta Karo/ Kapus di Lingkup Setjen.

Dua sikap berbeda ditunjukkan dalam proses pembahasan APBD P Kaltim 2019. Kedua sikap berbeda itu ditunjukkan pemerintah pusat, melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dan legislatif serta eksekutif di Kaltim.  

Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun menanggapi wacana yang beredar terkait adanya kemungkinan Rancangan Peraturang Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim akan ditolak oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).