Bukan sekali, tetapi dua kali Kementerian Dalam Negeri buat surat terkait polemik Sekretaris Provinsi di Kaltim yang tak kujung selesai. Satu surat teguran kepada Gubernur Kaltim, dan satu lagi surat penghentian adiministrasi dokumen dari dan terhadap Pemprov Kaltim.

Surat ditujukan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Para Kepala Badan, Sekretaris BNPP serta Karo/ Kapus di Lingkup Setjen.

Gubernur Kaltim Isran Noor dijadwalkan akan lakukan presentasi rencana pemindahan ibu kota RI kepada Presiden Joko Widodo.

Gubernur Kaltim, Isran Noor mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Gedung DPRD Kaltim Sabtu, (16/8/2019).

Wacana pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan juga jadi hal yang disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor usai pelantikan Wakil Wali Kota Samarinda di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernuran, Kamis (15/8/2019). 

Dua sikap berbeda ditunjukkan dalam proses pembahasan APBD P Kaltim 2019. Kedua sikap berbeda itu ditunjukkan pemerintah pusat, melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dan legislatif serta eksekutif di Kaltim.  

Berjalan waktu, bukannya klir, persoalan makin ruwet. Pasalnya, keputusan Isran Noor yang tetap tak gunakan jasa Abdullah Sani itu berbuah surat teguran dari Mendagri. 

Belum juga difungsikannya Abdullah Sani sebagai Sekda Kaltim definitif oleh Gubernur Kaltim  membuat Kemendagri berikan surat teguran kepada Isran Noor. 

Adanya jawaban dari Kapuspen itu kemudian Diksi.co konfirmasi kepada dua pihak terkait, yakni Ketua DPRD Kaltim, M. Syahrun serta Gubernur Kaltim Isran Noor. 

Pemprov Kaltim usulan tiga proyek pembangunan di Kaltim untuk masuk bagian Proyek Strategis Nasional (PSN).