Tujuh Fraksi di DPRD Samarinda setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk menjadi Perda melalui rapat paripurna DPRD Kota Samarinda Masa persidangan tahap II tahun 2022 pada, Rabu (20/7/2022) malam.

Sengketa pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) di internal Fraksi Golkar, dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Fraksi Golkar memilih abstain atau walk out dari Paripurna DPRD Kaltim, dengan agenda penyampaian rekomendasi pansus membahas LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2021.

Fraksi Golkar memilih abstain atau walk out dari Paripurna DPRD Kaltim, dengan agenda penyampaian rekomendasi pansus membahas LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2021.

Fraksi Golkar kembali berupaya mengganti posisi Ketua DPRD Kaltim, dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud.

Komisi II DPRD Kaltim, jadwalkan akan memanggil Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, pekan ini.

Pemerintah Kota Samarinda tetap akan menggunakan gedung eks kantor DPD II Golkar Samarinda sebagai salah satu kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah.

Progres sengketa aset Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan DPD II Golkar Samarinda telah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polemik aset gedung eks kantor DPD II Golkar Samarinda kembali memanas. Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk melakukan peremajaan bangunan gedung dianggap para pengurus partai berlambang pohon beringin itu sebagai tindakan mengacak-acak aset partai.

Upaya Golkar Kaltim untuk gugat Wali Kota Samarinda di Pengadilan Negeri ditolak.  Pada Kamis (10/3/2022), Pengadilan Negeri Samarinda keluarkan putusan dengan nomor perkara 219/Pdt.G/2021/PN Smr.