Belum ada genap sebulan, penabrakan portal Jembatan Mahkota II Kota Samarinda, kembali terjadi. Kali ini penabrakan portal itu dilakukan pengendara truk besar pada hari Senin (2/12/2019) lalu. 

Terkait soal wacana Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Joha Fajal menyebut akan menolak selama itu dianggap tidak demokratis bagi masyarakat.

Sri Puji Astuti mengatakan secara pribadi bahwa UN masih dibutuhkan untuk menjadi tolok ukur keberhasilan siswa selama proses ia belajar dibangku sekolah.

Dalam rapat tersebut semua fraksi sudah dapat menerima RAPBD Kota Samarinda, karena apa yang ditolak kemarin sudah dijelaskan didalam rapat koordinasi fraksi-fraksi.

Disampaikan Siswadi selaku Ketua DPRD Kota Samarinda, atas penolakan pengesahan tersebut, pihak Pemkot diberi kesempatan oleh Dewan untuk memperbaiki RAPBD hingga tanggal 30 November 2019, yang terhitung sisa satu hari lagi. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak diperbaiki maka APBD tahun anggaran 2020 tidak dapat disahkan.

Selebihnya Rencana APBD (RAPBD) Pemerintahan Kota (Pemkot) Samarinda ditolak oleh fraksi lain yaitu fraksi PDIP, Nasdem, PKS, PAN, Golkar, Gerindra dan Partai gabungan yang diwakili fraksi PPP.

Dalam pertemuan tersebut Komisi II DPRD Samarinda mengingatkan baik kepada Pertamina maupun kepada pengelola SPBU untuk lebih teliti, agar hal - hal yang terjadi kemarin tidak terulang kembali.

Kata Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda akan memanggil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi, kemudian Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda serta Kepala Sekolah SMPN 25 dan Perusahaan PT Energi Satu Nama dalam rapat hearing nanti.

Terkait adanya aktivitas tambang di sekolah SPMN 25 Lok Bahu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyebut itu adalah salah kaprah.

Disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal, bahwa agenda pokok Rapat Paripurna itu adalah untuk penyampaian dan penetapan rancangan peraturan daerah kota Samarinda, yang berasal dari DPRD Kota Samarinda.