Seiring keluarnya kebijakan relaksasi tahap pertama yang baru saja diumumkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Samarinda, yang mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2020 lalu.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar meminta Wali Kota Samarinda segera mengadakan audit kebijakan publik.

Terkait hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyebutkan, apabila pada awal bulan Juli keadaan memang sudah lekas membaik, maka tak perlu adakan rapid test bagi siswa.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar minta tudingan Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda soal siapa oknum yang bermain di balik proyek harus dibuka.

Seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda telah memutuskan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda Tahun 2019.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairuddin membantah tudingan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Siswadi soal transparansi anggaran.

Walikota Samarinda Syaharie Jaang merespon tudingan Siswadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda pada saat konferensi pers di ruang kerjanya, Selasa (12/5/2020) kemarin.

Sebelumnya, ia diketahui tidak ikut dalam agenda rapid test untuk para anggota DPRD Samarinda yang dilakukan pihak Dinkes Samarinda. Lantaran Siswadi menyebut dirinya merasa sehat.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi tak ikut dalam agenda rapid test tersebut. Siswadi menyebut dirinya merasa sehat. 

 Ditetapkannya AR (52 tahun) staf Sekretariat DPRD Samarinda, sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19, pada Rabu (29/4/2020), pihak DPRD Samarinda, langsung bergerak cepat mentracing dugaan penularan di kantor wakil rakyat Kota Tepian itu.