Polemik kursi Sekprov Kaltim terus berlarut-larut hingga meruncing ke pengusulan hak interpelasi oleh 20 anggota dewan ke unsur pimpinan DPRD Kaltim. Tidak ingin membuat masalah ini berlarut-larut, Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK berupaya memberikan  saran kepada Isran Noor dan Abdullah Sani.

Dalam foto-foto kegiatan yang dirilis Biro Humas Setprov Kaltim di Instagram @pemprov_Kaltim, nampak Abdullah Sani yang mengenakan batik, duduk di sebelah Isran Noor yang mengenaan kemeja putih. Mereka berdua terlihat tengah membicarakan sesuatu.

Simplenya, saat ini, Isran lah yang tanda tangan perizinan di Kaltim. 

Gubernur Kaltim melalui Biro Hukum Setprov Kaltim mengeluarkan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim.  Pergub tersebut pengganti Pergub Nomor 30 Tahun 2018.

Berjalan waktu, bukannya klir, persoalan makin ruwet. Pasalnya, keputusan Isran Noor yang tetap tak gunakan jasa Abdullah Sani itu berbuah surat teguran dari Mendagri. 

Belum juga difungsikannya Abdullah Sani sebagai Sekda Kaltim definitif oleh Gubernur Kaltim  membuat Kemendagri berikan surat teguran kepada Isran Noor. 

Usai pertemuan, alih-alih diamini untuk jadi Sekprov Kaltim, nama Abdullah Sani justru dikembalikan menjadi Kadis DMPTSP, jabatan yang diemban sebelum dirinya dilantik Mendagri. 

Di satu provinsi, ada dua Sekprov. Satu Sekprov dilantik Mendagri dan satu Plt. Sekprov. How it all started? 

Paska dilantiknya nama Abdullah Sani sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim oleh Mendagri Tjahjo Kumolo enam hari lalu, hingga Senin (22/7/2019), dirinya masih belum berkantor di ruang kerja Sekprov di Kantor Gubernur Kaltim. 

 Sekretaris Provinsi (Seprov) Kaltim definitif resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo hari ini di Jakarta, Selasa (16/7/2019).