Konflik Iran–Israel Memanas, Kemenag Kaltim Tunda Umrah dan Waspadai Dampak terhadap Haji 2026

DISKI.CO – Pemerintah resmi mengimbau penundaan keberangkatan umrah ke Arab Saudi menyusul eskalasi konflik Iran–Israel yang berdampak pada keamanan penerbangan di kawasan Timur Tengah.
Imbauan ini membuka kemungkinan larangan sementara perjalanan ibadah umrah, bahkan berpotensi memengaruhi penyelenggaraan haji 2026 jika situasi tak kunjung kondusif.
Kebijakan tersebut pemerintah pusat sampaikan sejak 28 Februari 2026 dan berlaku secara nasional, termasuk bagi calon jemaah asal Kalimantan Timur.

Kemenag Imbau Tunda Keberangkatan Umrah Demi Keamanan
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, Mohlis Hasan, menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama.
“Pak Menteri sudah mengimbau beberapa penerbangan menuju Arab Saudi yang berpotensi mengalami penjadwalan ulang agar dilakukan penundaan ataupun pembatalan. Kuncinya adalah memastikan penerbangan aman,” ujar Mohlis di Samarinda, Senin (2/3/2026).
Ia menekankan, imbauan ini tidak hanya berlaku bagi jemaah Kaltim, tetapi untuk seluruh Indonesia. Calon jemaah diminta mengikuti informasi resmi dari maskapai maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Sejumlah maskapai yang melayani rute umrah seperti Saudia, Garuda Indonesia, dan Qatar Airways disebut memiliki sistem pemantauan keamanan penerbangan terintegrasi dengan otoritas internasional.
“Yang tahu betul kondisi keamanan penerbangan itu maskapainya. Jadi jemaah harus mengikuti informasi resmi dari mereka,” tegasnya.
Konflik Timur Tengah Ganggu Jalur Udara ke Arab Saudi
Eskalasi konflik antara Iran dan Israel dinilai berpotensi mengganggu lintasan udara di kawasan Timur Tengah. Jalur penerbangan menuju Arab Saudi melewati sejumlah negara yang terdampak dinamika geopolitik.
Mohlis mengingatkan bahwa karakter perang modern sangat berbeda dengan masa lalu.
“Sekarang ini perang bukan seperti dulu. Tinggal pencet tombol. Kita khawatir kalau ada rudal yang melintas di jalur penerbangan,” ujarnya.
Di Kalimantan Timur, beberapa travel sempat memberangkatkan jemaah sebelum imbauan resmi terbit. Namun setelah arahan keluar, keberangkatan baru untuk sementara harus berhenti.
“Untuk sementara pemberangkatan ditunda dulu. Kecuali yang sudah berada di Arab Saudi tetap menjalankan ibadahnya,” jelasnya.
Haji 2026 Ikut Pemerintah Waspadai Jika Konflik Berkepanjangan
Selain umrah, perhatian kini tertuju pada penyelenggaraan haji 2026. Jemaah haji Kaltim dijadwalkan mulai masuk embarkasi pada 25 April, dengan kloter pertama berangkat 26 April.
Kuota haji Kalimantan Timur tahun ini tercatat sebanyak 3.189 jemaah. Jika situasi keamanan tidak membaik, opsi penundaan tetap terbuka.
“Sekitar 54 hari lagi sudah masuk proses pemberangkatan. Kalau konflik ini berkepanjangan tentu kita khawatir juga,” kata Mohlis.
Ia menegaskan, dalam syariat Islam terdapat syarat wajib haji dan umrah, salah satunya faktor keamanan.
“Syaratnya itu aman, mampu, dan sehat. Kalau negeri yang dituju tidak aman, maka tidak wajib berangkat,” jelasnya.
Kemlu Resmi Surati Kementerian Terkait
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) turut mengeluarkan imbauan resmi untuk menunda keberangkatan umrah. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu, Andy Rachmianto, telah bersurat kepada Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah melalui surat bernomor 00519/PK/03/2026/68/11.
Kemlu memandang langkah antisipatif perlu guna melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dari risiko konflik bersenjata maupun gangguan penerbangan.
“Langkah dimaksud diharapkan dapat menjadi upaya bersama dalam memberikan pelindungan optimal bagi jemaah, sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah ke depan,” demikian isi surat resmi tersebut, Minggu (1/3/2026).
Pemerintah menegaskan belum ada keputusan pembatalan resmi untuk haji. Namun ada himbauan masyarakat untuk bersabar, tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, dan hanya merujuk pada pengumuman resmi pemerintah maupun maskapai.
Jika eskalasi konflik terus meningkat, bukan hanya umrah yang terdampak, tetapi juga penyelenggaraan haji tahun ini bisa ikut mengalami penyesuaian jadwal.
(Redaksi)
