DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim melalui Dinas PUPR Kaltim telah melakukan pendataan lahan warga yang akan dibebaskan untuk jalan pendekat Jembatan Pulau Balang.

Proses pendataan inipun telah berjalan sejak awal tahun 2021 lalu.

Komisi III DPRD Kaltim mendesak agar Pemprov melakukan percepatan pendataan dan memulai pembebasan lahan sisi Balikpapan itu.

Pada tahun 2021 ini, telah teranggarkan melalui APBD Kaltim, sebesar Rp10 miliar untuk tahap awal pembebasan lahan jalan pendekat.

Hasanuddin Masud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim mendorong percepatan pembebasan lahan itu, jangan sampai menurutnya Jembatan Pulau Balang, menjelma jadi jembatan abunawas.

"Jembatan Pulau Balang ini aneh, sudah jadi jembatannya baru mau dibebaskan lahan jalan pendekatnya," kata Hasan Masud, Senin (10/5/2021).

Hasan mengungkap total kebutuhan biaya untuk pengadaan jalan pendekat ini diperkirakan menelan biaya Rp300 miliar. Itu baru pembebasan lahan, fisik dikerjakan menggunakan APBD, biayaan diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

"Pembebasan lahan dulu dari pemerintah daerah, fisiknya dari APBN. Fisik jalan pendekat diperkirakan sebesar Rp1 triliun," jelasnya.

Dikonfirmasi terkait penggunaan langkah konsinyasi, atau penyelesaian ganti rugi melalui pengadilan. Hasan menegaskan pemprov dan pihaknya belum membahasan opsi tersebut.

Diketahui, beredar kabar adanya warga yang enggan dibebaskan lahannya di lokasi jalan pendekat.

"Konsinyasi belum masuk opsi ya, kami masih akan lihat perkembangannya di lapangan. Kami harap warga turut memberikan dukungan pembangunan daerah," pungkasnya. (advertorial)