DIKSI.CO – Mulai tahun depan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak akan lagi ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Seluruh proyek pembangunan akan sepenuhnya dialihkan kepada Otorita IKN (OIKN) yang kini telah beroperasi penuh.
Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, kementeriannya hanya akan menyelesaikan proyek-proyek yang masih berada dalam skema kontrak tahun jamak (multiyear contract/MYC) sejak 2022.
Diharapkan, seluruh proyek tersebut dapat rampung paling lambat tahun 2026.
“MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026 sudah selesai,” ujar Diana, Senin (25/8), dikutip dari detikcom.
Sejak dimulainya pembangunan IKN pada 2022 di era Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR menjadi pelaksana utama sejumlah proyek infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan tol, jaringan air bersih, dan gedung-gedung pemerintahan.
Saat itu, Otorita IKN belum terbentuk dan belum memiliki struktur organisasi lengkap.
Namun kini, OIKN telah beroperasi secara penuh di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR yang kini menjabat Kepala Otorita IKN.
Otorita ini juga telah diperkuat dengan aparatur sipil negara (ASN) yang mulai aktif bekerja di wilayah IKN.
Peralihan tanggung jawab ini dilakukan secara bertahap sejak awal 2025.
Presiden Prabowo Subianto pun telah beberapa kali menggelar rapat bersama Basuki untuk membahas pembangunan lanjutan IKN.
Salah satu rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Januari 2025, di mana Prabowo menugaskan Basuki untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan dukungan anggaran sebesar Rp48,8 triliun selama lima tahun ke depan.
Sementara itu, proyek-proyek tersisa yang masih ditangani Kementerian PUPR akan diselesaikan dengan anggaran sebesar Rp14 triliun, yang difokuskan pada penyelesaian jalan tol dan infrastruktur dasar lainnya.
“Kalau kita ya tinggal sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai aja fokusnya, tapi enggak banyaklah itu. Anggaran cukup,” kata Menteri PUPR Dody Hanggodo dalam kesempatan terpisah, Minggu (29/6).
Dengan beralihnya tongkat estafet pembangunan ke OIKN, pemerintah memastikan bahwa proses pembangunan Ibu Kota Negara baru tetap berjalan sesuai rencana dan target nasional. (*)
