Kejar Tatap Muka Juli 2021, Dari 6000an Guru dan Tendik di Samarinda Baru 400 Orang Divaksin

DIKSI.CO, SAMARINDA – Pemerintah pusat telah memperkenankan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Syaratnya seluruh guru dan tenaga kependidikan telah divaksin seluruhnya.

Dinas Pendidikan Samarinda menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut. 

“Saya sangat setuju. Kalau mau pembelajaran tatap muka syaratnya memang semua guru dan tenaga kependidikan harus divaksin semua,” ungkap Asli Nuryadin, Kadisdik Samarinda.

Di Kota Tepian, Asli mengaku vaksinasi guru dan tenaga kependidikan masih terbilang kecil.

Diketahui, dari 6.629 guru dan tenaga kependidikan, dari TK, SD, dan SMP negeri Samarinda, baru 400an orang yang mendapat vaksin.

“Kalau guru di sekolah negeri, baik ASN maupun non ASN kurang lebih 6.629 lah. Yang sudah divaksin sekitar 400, berarti Samarinda masih kecil,” jelasnya.

Dari 6000an guru dan tendik sekolah negeri, datanya telah dimasukan ke Dinkes Samarinda, untuk mengantre mendapat vaksin Covid-19.

“Datanya sudah kami dimasukan ke Dinkes Samarinda,” paparnya.

Meski begitu, Asli menilai bila sekolah tatap muka dilakukan menyeluruh di tiap daerah, saat ini kondisinya belum memungkinkan.

Beberapa jadwal pendidikan ke depan seperti pekan depan ujian akhir, ulangan sekolah bagi yang tidak lulus, liburan, dan lebaran akan memotong waktu pembelajaran.

Disdik Samarinda menargetkan sekolah tatap muka dilakukan pada tahun ajaran baru, yang sebelum itu vaksinasi seluruh guru mesti dikejar.

“Bila dipaksa harus jalan, berarti Samarinda harus minta lebih vaksin untuk guru itu. Waktunya nanggung kalau dibuka sekarang. Yang paling pas di tahun ajaran baru, di Juli mendatang,” pungkasnya. (tim redaksi Diksi)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button