DPRD Samarinda turut menyoroti perubahan kebijakan pendidikan yang sering kali terjadi di tingkat nasional.Kebijakan itu berubah seiring dengan pergan...
DIKSI.CO, SAMARINDA - DPRD Samarinda turut menyoroti perubahan kebijakan pendidikan yang sering kali terjadi di tingkat nasional.
Kebijakan itu berubah seiring dengan pergantian menteri.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar mengatakan, perubahan kebijakan yang terus-menerus ini menambah kesulitan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menyesuaikan diri.
Untuk itu, ia mendorong pemda untuk fokus pada aspek-aspek yang bisa dikendalikan secara lokal.
“Setiap pergantian menteri, kebijakan selalu berubah. Hal ini membuat daerah harus terus beradaptasi, meskipun tidak selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Anhar.
Untuk itu, politisi PDI Perjuangan tersebut menyarankan agar pemerintah daerah memastikan bahwa sarana dan prasarana sekolah selalu dalam kondisi optimal selama sistem dan regulasi pendidikan terus mengalami perubahan di tingkat pusat.
"Siswa di Samarinda tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak meskipun kebijakan nasional terus mengalami dinamika," ucapnya.
Menurutnya, alih-alih bergantung terlalu lama pada kebijakan pusat yang kerap mengalami perubahan, pemerintah daerah sebaiknya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Tidak boleh ada lagi sekolah yang kebanjiran, bangunan yang roboh, atau ruang kelas yang tidak layak. Ini adalah tanggung jawab daerah yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu arahan dari pusat,” pungkasnya. (advertorial)
