Mahkamah partai Golkar, Kamis (9/9/2021) besok pagi bakal menggelar sidang pendahuluan.

Sementara Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih yang juga hadir sebagai pembicara meminta agar Pemprov Kaltim segera mengeluatkan Pergub Bantuan Hukum.

Setelah menerima surat pengusulan pergantian dirinya sebagai Ketua DPRD Kaltim, per 22 Juni 2021 lalu. Makmur HAPK menempuh upaya hukum. Mantan Bupati Berau itu membentuk tim kuasa hukum, dan mendaftarkan kasus sengketa perselisihan ke Mahkamah Partai Golkar.

Langkah hukum ditempuh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK terkait surat pergantian ketua DPRD Kaltim yang diterbitkan DPP Partai Golkar pada 16 Juni 2021 yang berisi rekomendasi pergantian Ketua DPRD Kaltim dengan saudara Hasanuddin Mas'ud.

Dukungan untuk Makmur HAPK yang akan dicopot sebagai Ketua DPRD Kaltim oleh Partai Golkar terus berdatangan.