Kasus Covid-19 Melonjak Tinggi, BPBD Samarinda Semprot Belasan Kantor Pemerintahan dengan Cairan Disinfektan

DIKSI.CO, SAMARINDA – Terjadinya transmisi lokal di Ibu Kota Kalimantan Timur, Samarinda serta bertambahnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kalangan pemerintahan, membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda segera mengambil langkah cepat dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan guna menekan laju penularan Covid-19.

Hal tersebut dilakukan usai mendapatkan kabar bahwa wakil Gubernur Kaltim dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 serta disusul oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Seketaris BPBD Kota Samarinda, Hendra AH mengatakan bahwa banyak dari pihak pemerintahan meminta BPBD Samarinda melakukan sterilisasi di kantor-kantor yang telah didaftarkan.

“Dari dinas-dinas sudah banyak menyampaikan kepada kami untuk dilakukan penyemprotan dan kami sedang menyusun jadwalnya sampai saat ini,” kata Hendra, Jumat (23/7/2020) sore.

Ia juga menyampaikan bahwa kurang lebih ada 15 kantor pemerintahan yang telah dilakukan penyemprotan disinfektan.

Diantaranya, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Balai Kota Samarinda, DLH Kota Samarinda, dan kantor pemerintahan lainnya.

“Kurang lebih ada 15 kantor yang kita lakukan penyemprotan. Kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan pemerintahan,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim per 23 Juli, untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 1034 kasus, pasien sembuh tercatat 673 orang, dan yang meninggal dunia 22 orang. (tim redaksi Diksi)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button