DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 diluar Jawa-Bali resmi diperpanjang. Tak terkecuali Kalimantan Timur yang menduduki peringkat 2 setelah DKI Jakarta.

Gubernur Kaltim Isran Noor juga telah menyatakan siap melaksanakan perpanjangan status hingga dua minggu ke depan, sesuai dengan apa yang diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Senin (9/8/2021) malam.

Langkah Pemprov Kaltim agar keluar dari zona PPKM Level 4 yakni dengan upaya menambah dosis vaksin. Hal ini pun telah diutarakan Isran Noor beberapa waktu lalu yang meminta jatah lebih banyak vaksin ke pemerintah pusat untuk daerah Kaltim.

Sementara dari parlemen Karang Paci sebutan DPRD Kaltim, sorotan mulai dilayangkan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Samsun menegaskan, jika pengadaan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan Pemprov Kaltim secara mandiri.

Politisi PDIP itu bahkan mendesak Pemprov Kaltim untuk bisa segera melakukan pengadaan vaksin di Benua Etam.

"Kalau perlu dan memang boleh, kita pengadaan sendiri vaksinasi. APBD kita kuat kok," ujarnya.

Diketahui, APBD Kaltim 2021 sebesar  Rp 11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp 9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,27 miliar.

Samsun menyebut, serapan anggaran itu baru hanya 20 persen realisasinya. Sebagian besar didominasi pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, BBM kendaraan dinas, ATK kantor, biaya operasional, dan lain-lain.

"Kalau dalam bentuk kegiatan fisik itu belum ada," ungkapnya.

Sementara itu, menurutnya, sembako bukanlah solusi yang bisa diberikan dan tidak memiliki pengaruh banyak. Lantaran hanya bertahan satu hingga dua hari.

"Sembako tidak begitu efektif. Vaksin saja diperbanyak," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)